Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Albacore : Jurnal Penelitian Perikanan Laut Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Akhmad Solihin
Departemen Pemanfaatan Sumberdarya Perikanan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, IPB University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Subsidi Perikanan Indonesia dalam Kerangka WTO dan Keberlanjutan Akhmad Solihin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0802.1653-1657

Abstract

Produksi perikanan tangkap dunia terus mengalami tekanan akibat meningkatnya eksploitasi sumber daya ikan dan praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian global adalah kebijakan subsidi perikanan yang dinilai mendorong peningkatan kapasitas tangkap (overcapacity) dan penangkapan berlebih (overfishing). Dalam merespons persoalan tersebut, WTO melalui Agreement on Fisheries Subsidies menetapkan disiplin baru terhadap subsidi yang berkontribusi pada IUU Fishing, penangkapan pada stok ikan yang telah mengalami overfished, dan praktik penangkapan yang tidak terkendali. Bagi Indonesia, kebijakan subsidi perikanan memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya ikan, akan tetapi juga menyangkut perlindungan dan kesejahteraan nelayan kecil. Policy brief ini menyoroti pentingnya reformasi subsidi perikanan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada keberlanjutan, tanpa mengurangi fungsi perlindungan sosial bagi nelayan. Selain itu, tulisan ini mengidentifikasi tantangan harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan WTO serta strategi kebijakan yang dapat ditempuh Indonesia pasca-ratifikasi Agreement on Fisheries Subsidies. 
Opsi Kelembagaan Keamanan Laut Indonesia dalam Perspektif Negara Kepulauan Akhmad Solihin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 2 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0702.1207-1211

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta dilintasi oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), memiliki peran sentral dalam perdagangan maritim global dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Namun, sistem keamanan laut Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius akibat desain kelembagaan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, yang menyebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, dan inefisiensi dalam merespons ancaman maritim seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan pelanggaran wilayah. Perbandingan dengan model coast guard dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Malaysia menunjukkan pentingnya kelembagaan yang terintegrasi secara fungsional dan struktural. Dalam konteks Indonesia, ditawarkan tiga opsi kelembagaan: model eksisting yang bersifat koordinatif, model terintegrasi penuh, dan model terintegrasi parsial. Dari ketiganya, model integrasi parsial dinilai paling realistis untuk diterapkan dalam jangka menengah karena mampu meningkatkan efektivitas kelembagaan secara bertahap tanpa menimbulkan resistensi kelembagaan yang tinggi, sekaligus mempersiapkan fondasi hukum dan institusional menuju sistem keamanan laut yang lebih terpadu, adaptif, dan berdaya saing global
Menantikan Revisi UU Bagi Hasil Perikanan Akhmad Solihin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 7 No. 3 (2025): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0703.1349-1353

Abstract

Sistem bagi hasil perikanan di Indonesia selama ini diatur melalui U da gpundang (UU) No. 16 Tahun 1964 yang disusun dengan latar situasi sosial-ekonomi enam dekade lalu. Regulasi ini sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan saat ini, karena tidak mengatur standar perlindungan pekerja, tidak menyesuaikan dengan sutyasu lokal, serta tidak menjamin keadilan ekonomi bagi nelayan. Padahal, sektor perikanan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir. Jika tidak direvisi, ketidakjelasan aturan ini akan terus menempatkan nelayan pada posisi rentan, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan keberlanjutan ekonomi perikanan. Policy brief ini merekomendasikan revisi UU Bagi Hasil Perikanan dengan menekankan perlindungan sosial, penyesuaian kerangka ketenagakerjaan modern, mendorong kontrak tertulis, serta perlunya mekanisme formal penyelesaian sengketa. Dengan pembaruan hukum yang adil dan adaptif, sistem bagi hasil dapat menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong sektor perikanan menuju keberlanjutan yang lebih pasti.
Port Reception Facilities (PRF) yang Terabaikan: Tantangan Regulasi dan Ironi Ecofishing Port Darmawan; Akhmad Solihin; M. Fedi Alfiadi Sondita
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol. 8 No. 1 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.0801.1486-1496

Abstract

Indonesia telah meratifikasi MARPOL, namun hingga saat ini kewajiban penyediaan, pengoperasian dan kecukupan kapasitas Port Reception Facilities (PRF) belum menjadi persyaratan operasional pelabuhan, khususnya pelabuhan perikanan. Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional ini menempatkan pengelolaan limbah kapal dalam posisi lemah dan tidak terintegrasi dalam sistem kepatuhan lingkungan pelabuhan. Keputusan kebijakan perlu segera diambil untuk menjadikan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan wajib operasional pelabuhan, bukan sekadar komponen pendukung atau opsi tambahan dalam dokumen perencanaan. Tanpa keputusan ini, implementasii MARPOL berisiko berhenti pada level normatif dan tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ketiadaan standar teknis PRF yang operasional serta tidak berfungsinya AMDAL sebagai instrumen penyaring yang efektif memungkinkan pelabuhan tetap beroperasi tanpa kesiapan pengelolaan limbah kapal yang mencukupi. Kondisi ini paling nyata terjadi di pelabuhan perikanan, yang hingga kini tidak didorong untuk memasukkan kecukupan kapasitas PRF sebagai bagian dari kerangka keberlanjutan pelabuhan. Policy brief ini secara tegas menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk: (1) menetapkan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan operasional wajib pelabuhan; (2) menyusun dan menetapkan standar teknis PRF yang aplikatif; serta (3) memastikan AMDAL berfungsi sebagai filter kebijakan yang menolak operasional pelabuhan tanpa kesiapan PRF. Tanpa langkah-langkah tersebut, konsep ecofishing port dalam rangka Kebijakan Lingkungan Maritim akan terus kehilangan makna substantif dan tidak dapat dijadikan indikator keberlanjutan yang dapat diuji maupun ditegakkan.
GAPS IN SHARK LANDING RECORDS AND TRADE STATISTICS: EVIDENCE FROM OCEAN FISHING PORT NIZAM ZACHMAN Darmawan; Jane Elizabeth Natalia; Akhmad Solihin; Budhi Hascaryo Iskandar; Fis Purwangka; Zulkarnain; M. Fedi Alfiadi Sondita
Jurnal Penelitian Perikanan Laut (Albacore) Vol 9 No 4 (2025): Albacore
Publisher : Department of Fisheries Resources Utilization, Faculty of Fisheries and Marine Science, IPB University, Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/core.9.4.675-688

Abstract

Shark product traceability is a critical component in supporting sustainable shark fisheries management, particularly to prevent unreported, underreported, or misreported fishing practices. This study analyzes shark landing recording practices at the Nizam Zachman Ocean Fishing Port (PPS Nizam Zachman), Jakarta, one of Indonesia’s main fisheries landing ports. The research was conducted through two weeks of field observations and in-depth interviews with data enumerators, port officers, and fisheries stakeholders. The results indicate that shark landing records still rely on general fish landing standard operating procedures and lack specific guidelines for sharks, particularly for species-level identification and recording of physical condition. Sharks were frequently landed as juveniles, in non-intact conditions, and mixed with other fish species, complicating identification and increasing the risk of data inaccuracy. These conditions may undermine shark product traceability systems and sustainable shark resource management. This study recommends the development of shark-specific landing recording SOPs, capacity building for enumerators through species identification training, and the provision of visual documentation tools to improve data accuracy at landing sites. Key words: shark landing records; shark traceability; unreported fishing
Co-Authors Budhi Hascaryo Iskandar Darmawan Darmawan Fis Purwangka Jane Elizabeth Natalia M. Fedi Alfiadi Sondita M. Fedi Alfiadi Sondita Zulkarnain