Ahmad Ali Kamal
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tata Kelola Zakat Digital Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah: Akuntabilitas dan Keadilan Distribusi di Indonesia Ahmad Ali Kamal; Syamsul Hilal; Fatih Fuadi
Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Vol. 8 No. 1 (2026): Al Itmamiy : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sg8kdp74

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola zakat digital berbasis maqāṣid al-sharī‘ah dalam kaitannya dengan akuntabilitas, keadilan distribusi, dan transformasi manajemen zakat di Indonesia. Perkembangan kanal pembayaran zakat digital seperti mobile banking, QRIS, e-wallet, payroll system, marketplace, dan aplikasi zakat telah memperluas penghimpunan dana, namun belum secara otomatis menjamin tata kelola yang akuntabel dan distribusi yang berkeadilan bagi mustaḥiq. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya memfokuskan pembahasan pada efisiensi penghimpunan dana, adopsi teknologi, dan transparansi pelaporan, sedangkan kajian yang mengevaluasi tata kelola zakat digital secara komprehensif melalui kerangka maqāṣid al-sharī‘ah yang mengintegrasikan akuntabilitas dan keadilan distribusi masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadi kebaruan utama penelitian ini. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-konseptual dengan pendekatan kualitatif melalui telaah regulasi zakat, literatur maqāṣid al-sharī‘ah, kajian tata kelola zakat digital, serta penelitian mengenai akuntabilitas lembaga zakat. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi dan interpretasi berbasis maqāṣid untuk mengkaji hubungan antara digitalisasi, amanah pengelolaan dana, validitas data mustaḥiq, transparansi pelaporan, dan keadilan distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola zakat digital perlu bergerak dari collection-oriented governance menuju accountability-and-distribution-oriented governance. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, ḥifẓ al-māl menuntut perlindungan dana zakat, ḥifẓ al-nafs menuntut pemenuhan kebutuhan dasar mustaḥiq, al-'adl menuntut distribusi yang tepat sasaran dan proporsional, sedangkan maṣlaḥah menuntut terciptanya manfaat sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi zakat hanya memiliki nilai substantif apabila mampu memperkuat akuntabilitas, meningkatkan keadilan distribusi, dan mentransformasikan pengelolaan zakat dari sekadar digital fundraising menuju digital governance berbasis maqāṣid al-sharī‘ah.
Pengembangan Ekonomi Dan Lembaga Keuangan Melalui Pendekatan Filsafat Ekonomi Islam Ahmad Ali Kamal; Shalahudin Habibullah; Ummi Kaltsum Karunianing; Desta Marta Nita; Madnasir
JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam Vol. 6 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/jpsda.v6i1.4732

Abstract

Contemporary Islamic economics literature (2022–2025) tends to be dominated by analyses of technical compliance in Islamic fintech products and sukuk. However, studies highlighting the gap between compliance formality and the substantive achievement of maqasid al-shari’ah—especially regarding distributive justice—remain very limited. This research offers novelty by reconstructing the philosophical foundations of Islamic Financial Institutions (IFIs) to shift the focus from formal legality toward real social impact. Using an integrative-critical literature review method, this study synthesizes more than 25 accredited sources through thematic analysis to evaluate the regulations and practices of IFIs in Indonesia. The results show that without the integration of the amanah philosophy and the ta’lil al-ahkam approach, financial products are often trapped in "window dressing" practices without significant contribution to MSME inclusivity. Substantially, Sharia compliance must be redefined not merely as the validity of contracts, but also based on wealth distribution performance. In conclusion, regulators and Sharia supervisory boards need to adopt maqasid-based performance indicators to transform IFIs into substantive agents of falah, rather than mere replicas of conventional institutions.