Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Of Science Education And Management Business Karimah Tauhid
Ayatullah Komeini
Universitas Riau
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perubahan Otoritas Organisasi Publik (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum) Ayatullah Komeini; Rafis Fajri Jas; Harapan Tua R.F.S
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang perubahan atau pergeseran otoritas/kewenangan pada suatu organisasi publik lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 tanggal 23 Juli 2025 telah menjadi faktor penting yang merubah otoritas Bawaslu khususnya pada penanganan pelanggaran administratif dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Fenomena tersebut menarik untuk dianalisis dengan pertanyaan bagaimana perubahan otoritas tersebut bisa memperkuat kewenangan Bawaslu di dalam rezim Pilkada? Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis tulisan ini akan menganalisis fenomena tersebut melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan otoritas yang terjadi pada Bawaslu adalah otoritas legal rasional. Perubahan otoritas tersebut dapat meningkatkan efektifitas otoritas Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif dalam rezim Pilkada. Perubahan tersebut juga memperkuat dan menyetarakan otoritas Bawaslu dalam rezim Pilkada dengan rezim Pemilu dalam melaksanakan peran pengawasannya dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada, mencegah dan menindak pelanggaran administratif.
Analisis Advocacy Coalition Framework dalam Perubahan Kebijakan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah (Studi pada Kota Pekanbaru) Ayatullah Komeini; Zulkarnaini
Karimah Tauhid Vol. 5 No. 7 (2026): Karimah Tauhid (In Progress)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v5i7.25361

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis fenomena perubahan kebijakan (policy change) dalam ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menggunakan Advocacy Coalition Framework (ACF) yang dikembangkan oleh Sabatier. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan hasil judicial review yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora dan menghasilkan perubahan kebijakan yang memperluas struktur kesempatan politik bagi partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah tahun 2024. Melalui mekanisme judicial review, kedua partai menempuh jalur Mahkamah Konstitusi sebagai arena evaluasi kebijakan untuk mendorong perubahan regulasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pola berpikir induktif dan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Buruh dan Partai Gelora bertindak sebagai koalisi advokasi yang memiliki keyakinan bersama mengenai perlunya reformasi ambang batas pencalonan kepala daerah dengan mengajukan permohonan Judicial Review ke MK. Pada konteks Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2024, dampak Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berhasil memperluas struktur kesempatan politik bagi partai-partai non parlemen. Tetapi perluasan kesempatan tersebut tidak secara otomatis meningkatkan kemampuan partai untuk berpartisipasi sebagai pengusung pasangan calon karena masih terdapat partai yang mengalami hambatan administratif dan kapasitas organisasi.
Co-Authors Harapan Tua R.F.S Rafis Fajri Jas Zulkarnaini Zulkarnaini