Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Siti Khofifah Hanif
Universitas Negeri Medan
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara: Penelitian Jemelly Prisya Simanjuntak; Adel Syesaria Agustin Daole; Siti Khofifah Hanif; Laurent Damai Yanti Silaban; Muammar El Zaidan; Yendita Pakpahan; Muhammad Yusuf Harahap
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.7211

Abstract

Masalah Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara merupakan tantangan yang besar dan terus berubah-ubah. Hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Jumlah Penduduk Miskin (JPM) di Provinsi Sumatera Utara, baik secara Parsial maupun Simultan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda berbasis estimasi Ordinary Least Squares (OLS). Data yang digunakan merupakan data sekunder time series periode 2007-2024 (18 observasi) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin (JPM) dengan nilai t-statistik -2,323584 dan signifikansi 0,0346, membuktikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, terhadap Jumlah Penduduk Miskin akan berkurang. Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin (JPM) nilai t-statistik 5,163799 dan signifikansi 0,0001. Artinya, jika pengangguran meningkat, maka jumlah penduduk miskin juga akan langsung bertambah, karena tidak adanya penghasilan. Secara Simultan, IPM dan TPT terbukti berpengaruh signifikan terhadap JPM dengan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000036 serta nilai Adjusted R-squared sebesar 74,46%, sedangkan sisanya 28,94% dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Sumatera Utara perlu fokus dalam meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja sehingga kemiskinan dapat teratasi.
Transparansi Anggaran Publik sebagai Pilar Good Governance pada Pemerintahan Daerah di Indonesia: Penelitian Siti Khofifah Hanif; Lidya Vanya F. Sihombing; Yendita Pakpahan; Muhammad Yudi Fajri; Alexa Angelica Nababan
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4605

Abstract

Studi ini mengkaji peran transparansi anggaran publik sebagai pilar penting tata kelola yang baik pada pemerintah daerah di Indonesia. Dengan metode tinjauan literatur kualitatif, penelitian ini menganalisis berbagai publikasi nasional dan internasional untuk memahami hubungan antara transparansi, akuntabilitas, efisiensi belanja publik, dan pengawasan masyarakat. Literatur menunjukkan bahwa transparansi mampu mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akurasi serta keandalan pelaporan keuangan, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Akses terbuka terhadap dokumen anggaran yang didukung penerapan e-government dan e-budgeting juga terbukti mendorong partisipasi publik, menekan potensi korupsi, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal. Temuan empiris mengindikasikan bahwa daerah dengan tingkat transparansi lebih tinggi cenderung memiliki efisiensi belanja lebih baik, kepercayaan publik yang meningkat, dan kesesuaian lebih kuat antara perencanaan dan realisasi anggaran. Studi ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya prinsip normatif, tetapi mekanisme operasional yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola daerah
Co-Authors Adel Syesaria Agustin Daole Alexa Angelica Nababan Jemelly Prisya Simanjuntak Laurent Damai Yanti Silaban Lidya Vanya F. Sihombing Muammar El Zaidan Muhammad Yudi Fajri Muhammad Yusuf Harahap Yendita Pakpahan