Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

AKUNTABILITAS ADMINISTRATIF PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BANTARAN SUNGAI DI KOTA DENPASAR Isnawati Choiriyah; Nanik Sutarni; Adhiputro Pangarso Wicaksono
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i6.2026.%p

Abstract

Penataan ruang merupakan perangkat legal strategis untuk menyeimbangkan pembangunan dan konservasi. Namun, okupasi bantaran sungai menjadi area komersial menunjukkan diskrepansi antara mandat regulasi dan realitas operasional di Kota Denpasar. Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi sinkronisasi aturan sempadan sungai dan mengonstruksi akuntabilitas administratif otoritas daerah atas anomali tata ruang tersebut. Hasil kajian mengonfirmasi bahwa secara tekstual telah terdapat harmoni antara regulasi nasional dan daerah. Meski demikian, efektivitasnya terhambat oleh pasivitas pengawasan dan inkonsistensi perizinan. Pertanggungjawaban pemerintah daerah bermanifestasi pada mandat supervisi dan tindakan korektif berupa sanksi hingga pemulihan fungsi lahan (restitutio in integrum). Pengabaian fungsi kontrol ini dikualifikasikan sebagai onrechtmatige overheidsdaad. Penguatan integritas penegakan hukum administratif mutlak diperlukan demi menjamin kepastian hukum dan stabilitas ekosistem riparian..
Kajian Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam Di Kota Denpasar: Legal Study of Regional Government Responsibilities in Waste Management to Maintain the Sustainability of Natural Resources in Denpasar City Isnawati Choiriyah; Nanik Sutarni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10094

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu strategis Dalam menjaga dan mempertahankan sumber daya alam, terutama di area perkotaan yang memiliki pertumbuhan serta aktivitas ekonomi yang pesat, seperti di Kota Denpasar. Fenomena kesulitan pembuangan sampah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pengelolaan sampah daerah, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun implementasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai peran pemerintah daerah dalam mengelola limbah agar dapat mempertahankan kelestarian sumber daya alam di Kota Denpasar dari aspek hukum. Sebuah metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini yang meninjau peraturan hukum yang berlaku serta pendekatan konseptual. Sumber hukum yang dipakai terdiri dari sumber hukum primer, yaitu peraturan mengenai pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan, serta sumber hukum sekunder yang mencakup riset ilmiah dan teori hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara hukum, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam pengelolaan limbah sebagai langkah untuk melindungi sumber daya alam. Namun, pada tingkat pelaksanaan masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir, lemahnya pengawasan, dan belum optimalnya peran serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sampah guna menjaga kelestarian sumber daya alam di Kota Denpasar.