Muhammad Ibnu Sultan Ataillah Rahman
Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SEHATI: Sinergi Edukasi Dan Harmoni Keluarga Tajau Landung Akhmad Zaini; Zaenal Muththaqin; Raisa Nabila; Ghaida Amira Fawziya; Aulia Nuraini; Muhammad Ibnu Sultan Ataillah Rahman; Muhammad Hary Fitriyanto; Sausan Raudatul Aisyi; Muhammad Robianoor; Deanne Gracia Segita; Reza Amrullah
ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 2 (2026): ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/zona.v3i2.504

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Tajau Landung, berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan FGD. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi praktik pernikahan dini, bullying, pengasuhan orangtua yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, serta rendahnya literasi hukum keluarga di kalangan warga desa. Kegiatan bertujuan memperkuat peran keluarga dan sekolah sebagai lingkungan utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara sehat, aman, dan berkeadilan gender. Metode yang diterapkan berupa pendidikan masyarakat melalui penyuluhan, difusi ipteks dengan media Boardgame edukatif, advokasi penyuluhan hukum door-to-door, serta terlibat langsung dalam kegiatan desa. Kegiatan ini ditutup dengan pembagian sembako dan boneka sebagai bentuk dukungan psikososial pascabanjir. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk dan dampak bullying, meningkatnya kesadaran orangtua terhadap risiko pernikahan dini, terbukanya ruang konsultasi hukum keluarga, serta terbangunnya hubungan sosial yang lebih kuat. Program ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih ramah anak dan berketahanan keluarga.
Perumusan Mekanisme Hak Veto untuk Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Proyek Strategis Nasional Sektor Pariwisata Muhammad Samir Sayyar; Akhmad Syahwan; Muhammad Ibnu Sultan Ataillah Rahman; Muthia Ali; Felisha Azzahra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9600

Abstract

Pariwisata telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, sementara pengembangan Proyek Strategis Nasional sektor pariwisata berpotensi menimbulkan konflik konstitusional yang melibatkan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Meskipun kerangka konstitusional Indonesia telah mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, kerangka hukum yang berlaku belum menyediakan mekanisme kelembagaan yang mampu mentransformasikan pengakuan tersebut menjadi perlindungan hukum yang efektif ketika kepentingan masyarakat hukum adat berhadapan dengan proyek pembangunan strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan konstitusional dan regulatif dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat serta merumuskan mekanisme hak veto sebagai instrumen perlindungan konstitusional dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi yang tersedia masih bersifat konsultatif dan prosedural pada umumnya serta belum memberikan konsekuensi hukum yang menentukan terhadap persetujuan masyarakat hukum adat dalam keputusan akhir pemerintah dan keberlanjutan suatu proyek. Penelitian ini merumuskan mekanisme hak veto yang bersifat proporsional, dengan batasan substantif dan prosedural serta jaminan kelembagaan dan pengawasan yudisial. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan desain kelembagaan yang mentransformasikan pengakuan konstitusional masyarakat hukum adat menjadi mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditegakkan dalam pengambilan keputusan pembangunan melalui kerangka ius constituendum.