Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Optimalisasi Pelaporan Digital Fast Response Internal di Rumah Sakit dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk Melindungi Semua Pihak Yulia Audina Sukmawan; Ifrani Ifrani; Muhammad Samir Sayyar; Noor Aulia; Daddy Fahmanadie; M. Ali Amrin; Dadang Abdullah; Eko Taufikur Rahman; Muhammad Topan; Abdul Halim Barkatullah
Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/faedah.v4i3.1879

Abstract

Violence against medical and health personnel remains a significant challenge in healthcare services due to its adverse effects on healthcare worker safety, service quality, and the safety culture within hospitals. The low rate of incident reporting, resulting from the absence of an accessible, secure, and integrated reporting mechanism, further limits the effectiveness of violence prevention and response efforts. This community service program aimed to strengthen the violence prevention and response system at Dr. Soeharsono Hospital, Banjarmasin, through capacity building, the development of a Standard Operating Procedure (SOP) for Violence Incident Reporting, the establishment of a Violence Prevention and Response Task Force, and the development of the Fast Response Internal digital reporting mechanism. The program was conducted on June 8, 2026, involving 30 participants consisting of hospital management representatives, medical personnel, and healthcare workers using a participatory, needs-based approach. Program evaluation was carried out using pre-test and post-test instruments, with the results analyzed descriptively. The findings demonstrated an improvement in participants' level of understanding from 49.0% in the pre-test to 95.7% in the post-test. The program also produced several governance instruments, including the organizational structure of the Violence Prevention and Response Task Force, the SOP for Violence Incident Reporting, and the Fast Response Internal digital reporting mechanism integrated with QR Codes, Google Forms, and a monitoring dashboard to support incident reporting, verification, documentation, and systematic follow-up. This program contributes to strengthening hospital governance through the development of an integrated violence prevention and response system and has the potential to be adopted by other healthcare facilities.
Penguatan Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan Melalui Edukasi Partisipatif Pada Peserta Didik Smk Negeri 1 Banjarmasin Muhammad Samir Sayyar; Rezvi Amalia Rahmah; Ismi 'Afifah
Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : FKIP, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/faedah.v4i3.1863

Abstract

Early marriage remains a significant challenge to human development, affecting educational attainment, reproductive health, and human resource quality. Vocational high school students are in a transitional stage toward the workforce and therefore require an understanding of Pendewasaan Usia Perkawinan as a foundation for preparing responsible family life. This community service program aimed to strengthen students’ understanding of Pendewasaan Usia Perkawinan at SMK Negeri 1 Banjarmasin through participatory educational activities. The program was implemented in three stages: preparation, implementation, and evaluation. The implementation integrated educational sessions, case-based Focus Group Discussions (FGDs), infographic poster development, group presentations, and peer-to-peer education. Evaluation was conducted descriptively through observation, reflection, and brief interviews. Participants actively engaged in learning activities, analyzed issues related to Pendewasaan Usia Perkawinan, developed ideas collaboratively, presented discussion outcomes, and shared knowledge with peers. Reflections and interviews indicated improved understanding of Pendewasaan Usia Perkawinan as preparation for family life through physical, psychological, social, and economic readiness before marriage. This participatory approach can serve as a reference for developing educational programs on Pendewasaan Usia Perkawinan and adolescent reproductive health in vocational high schools.
Genre in Action: Model Edukasi Partisipatif Pendewasaan Usia Perkawinan pada Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 27 Banjarmasin Muhammad Samir Sayyar; Rezvi Amalia Rahmah; Nadya Puteri; Sherly Puspita Sari
Abdimas Galuh Vol 8, No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v8i2.26036

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi salah satu persoalan kependudukan di Indonesia yang memerlukan penguatan edukasi bagi remaja melalui Program Generasi Berencana (Genre), khususnya materi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan wadah strategis untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah, namun implementasi materi PUP masih memerlukan penguatan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat implementasi materi PUP pada SSK melalui GenRe in Action, yaitu model edukasi partisipatif yang dikembangkan di SMP Negeri 27 Banjarmasin. Kegiatan dilaksanakan terhadap 122 peserta didik kelas IX menggunakan pendekatan edukasi partisipatif berbasis pembelajaran aktif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, permainan edukatif Benar atau Salah, refleksi, dan Deklarasi Menolak Pernikahan Anak. Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan observasi terhadap keterlibatan peserta, proses diskusi, respons selama permainan edukatif, serta refleksi pada akhir kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik, menunjukkan pemahaman yang baik mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan, serta membangun kesadaran dan komitmen dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Pengalaman pelaksanaan kegiatan membentuk GenRe in Action sebagai model implementasi Program Genre di Sekolah Siaga Kependudukan yang mengintegrasikan edukasi, diskusi interaktif, permainan edukatif, refleksi, dan penguatan komitmen peserta dalam satu rangkaian pembelajaran yang utuh. Model ini berpotensi direplikasi sebagai alternatif penguatan pendidikan kependudukan dan implementasi Program Genre pada berbagai Sekolah Siaga Kependudukan maupun satuan pendidikan lainnya.
Perumusan Mekanisme Hak Veto untuk Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Proyek Strategis Nasional Sektor Pariwisata Muhammad Samir Sayyar; Akhmad Syahwan; Muhammad Ibnu Sultan Ataillah Rahman; Muthia Ali; Felisha Azzahra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 6 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i6.9600

Abstract

Pariwisata telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, sementara pengembangan Proyek Strategis Nasional sektor pariwisata berpotensi menimbulkan konflik konstitusional yang melibatkan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Meskipun kerangka konstitusional Indonesia telah mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, kerangka hukum yang berlaku belum menyediakan mekanisme kelembagaan yang mampu mentransformasikan pengakuan tersebut menjadi perlindungan hukum yang efektif ketika kepentingan masyarakat hukum adat berhadapan dengan proyek pembangunan strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan konstitusional dan regulatif dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat serta merumuskan mekanisme hak veto sebagai instrumen perlindungan konstitusional dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sektor pariwisata. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi yang tersedia masih bersifat konsultatif dan prosedural pada umumnya serta belum memberikan konsekuensi hukum yang menentukan terhadap persetujuan masyarakat hukum adat dalam keputusan akhir pemerintah dan keberlanjutan suatu proyek. Penelitian ini merumuskan mekanisme hak veto yang bersifat proporsional, dengan batasan substantif dan prosedural serta jaminan kelembagaan dan pengawasan yudisial. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan desain kelembagaan yang mentransformasikan pengakuan konstitusional masyarakat hukum adat menjadi mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditegakkan dalam pengambilan keputusan pembangunan melalui kerangka ius constituendum.