Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Manhajuna: Jurnal Hukum Islam dan Fiqih Kontemporer
Akhmad Shodikin
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Partisipasi Generasi Z di Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu Monika Wulandari; Saiful Ansori; Akhmad Shodikin
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.152

Abstract

Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 untuk kali pertama di Indonesia, para pemilih akan didominasi. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya 33,60 persen pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Generasi Z ada sekitar 22,85 persen dari total DPT. Itu artinya, generasi tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Generasi Z tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu, termasuk tentang sosial. Maka tujuan penelitian ini, adalah Untuk mengetahui pandangan generasi Z dalam pemilihan umum 2024. Untuk mengetahui antusias generasi Z dalam partisipasi pemilu 2024 serta dampak representatif politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Generasi Z di desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung jawa barat cenderung mendapatkan informasi politik secara insidental dari media sosial. Setelah mendapatkan informasi dari media sosial, generasi ini selanjutnya melakukan verifikasi informasi atau pencarian kebenaran informasi di search engine atau internet. Kemudian dari search engine akan diarahkan ke media online.
Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput Siti dea nurindah Sari; Akhmad Shodikin; Sahrul Hanafi
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.602

Abstract

Voter participation in regional head elections is central to democratic legitimacy, yet the 2024 simultaneous regional elections revealed substantial variation and participation below the national target. This study aims to formulate an institutional strategy for the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) to strengthen informed and inclusive voter participation while reducing involuntary and uninformed abstention. The research uses a qualitative integrative literature review. Legal documents, official KPU reports, books, and peer-reviewed articles were selected purposively from journal portals, Garuda, and official legal and electoral-document databases. The sources were analyzed thematically using the civic voluntarism model and the electoral management body perspective, focusing on resources, political engagement, mobilization, integrity, accessibility, and institutional coordination. The findings show that abstention is heterogeneous and cannot be treated solely as political apathy. Low turnout also results from administrative barriers, limited political efficacy, distrust, unequal information access, mobility constraints, and inaccessible polling services. KPU therefore needs an integrated strategy consisting of institutional integrity, segmented and continuous voter education, accessible electoral services, responsible digital communication, and multi-stakeholder collaboration supported by measurable evaluation. This study contributes the ILAK framework—integrity, literacy, accessibility, and collaboration—as a model for shifting KPU policy from event-based socialization toward a sustainable voter-participation ecosystem. The framework emphasizes that participation must be improved without coercing citizens or delegitimizing conscious political abstention.
Korelasi antara Komitmen Beragama dengan Kepatuhan Menjalankan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Gen-Z Fikri Barkah Ramadhan; Edy Setyawan; Akhmad Shodikin
Manhajuna: Jurnal Hukum Islam dan Fiqih Kontemporer Vol. 1 No. 1 (2026): Dinamika Fiqih Kontemporer: Antara Tradisi, Transformasi Sosial, dan Maqāṣid Sy
Publisher : STIT Buntet Pesantren

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54213/manhajuna.v1i1.793

Abstract

Fenomena pengagungan terhadap individu atau kelompok yang dianggap memiliki komitmen beragama tinggi, seperti ustadz, kiai, atau tokoh agama, masih sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, realitas sosial di era modern menunjukkan adanya berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian tokoh agama, mulai dari penyalahgunaan otoritas, manipulasi ajaran agama, hingga keterlibatan dalam tindak kriminal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana komitmen beragama benar-benar berimplikasi pada perilaku kepatuhan, khususnya dalam ranah keluarga. Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pasangan suami istri dari generasi Z, yang hidup dalam dinamika sosial dan budaya yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat komitmen beragama pada pasangan suami istri generasi Z, mengeksplorasi tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban perkawinan, serta menganalisis secara statistik hubungan antara komitmen beragama dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban suami istri menurut hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan sosio-legal, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan analisis normatif hukum keluarga Islam dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Data dianalisis menggunakan uji korelasi untuk melihat hubungan antara variabel komitmen beragama dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara komitmen beragama dan kepatuhan terhadap hak dan kewajiban suami istri sebesar -0.088 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.329. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat negatif sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara komitmen beragama dan kepatuhan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri tidak terbukti. Hal ini mengindikasikan bahwa pada pasangan generasi Z, komitmen beragama tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kepatuhan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab perkawinan, dan kedua aspek tersebut cenderung berjalan secara independen.
Implementasi Pemberdayaan Kelompok Tani Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Mario Rizaldi; Jefik Zulfikar Hafizd; Akhmad Shodikin; Ahmad Khoirudin
IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2025): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : STAI Al-Mas'udiyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69768/ji.v4i2.65

Abstract

Agriculture is one of the sectors that can improve welfare for the community, the government has regulated the implementation of empowerment in the agricultural sector, both individually and in farmer groups. The research aims to be able to find out the implementation of community economic empowerment in farmer groups in Kudukeras Village, Babakan District, Cirebon Regency can improve the welfare of farmer group communities, the implementation of empowerment carried out whether it has used the principles of Sharia Economic Law. The method used in this research uses descriptive qualitative which is a case study on farmer groups in Kudukeras Village. The data collection technique uses a triangulation method consisting of interviews, observations, and documentation. The results of this study are first, that the empowerment of farmer groups in Kudukeras Village has been running as stated in the empowerment theories and regulations of the Minister of Agriculture and Law Number 19 of 2013 consisting of counseling, training, discussion, and field practice. Secondly, the implementation of empowerment of farmer groups has practiced the principles of Sharia economic law itself.
Co-Authors Ahmad Khoirudin Edy Setyawan Fikri Barkah Ramadhan Jefik Zulfikar Hafizd Mario Rizaldi Monika Wulandari Sahrul Hanafi Saiful Ansori Siti dea nurindah Sari