Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Muhammad Maharadja Alief
Universitas Pelita Harapan
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Sengketa Waris dalam Pluralisme Hukum Indonesia: Kajian atas Konflik Norma antara Hukum Perdata, Islam, dan Adat Muhammad Maharadja Alief
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.2900

Abstract

Pewarisan di Indonesia tidak diatur oleh satu sistem hukum tunggal, melainkan oleh koeksistensi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Meskipun pluralisme hukum ini sering dirayakan sebagai bentuk pengakuan budaya, hal ini juga dapat menimbulkan konflik ketika ahli waris berasal dari latar belakang agama atau adat yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji asas-asas inti pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai sistem pewarisan adat. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa pewarisan lintas budaya melalui yurisprudensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak menerapkan pendekatan yang seragam. Dalam kasus yang melibatkan ahli waris beda agama, Mahkamah Agung cenderung menggunakan hibah atau wasiat wajibah sebagai mekanisme kompromi. Namun, dalam kasus yang melibatkan harta adat, khususnya aset pusaka Minangkabau, Mahkamah Agung secara tegas menjunjung tinggi hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pewarisan di Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum tertulis tetapi juga pada interpretasi yudisial terhadap konteks sosial budaya. Oleh karena itu, pedoman nasional tentang perselisihan warisan lintas sistem diperlukan untuk memastikan bahwa pluralisme hukum mengutamakan keadilan daripada ketidakpastian.
Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat tentang Validitas dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Sengketa Perdata Muhammad Maharadja Alief
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.2903

Abstract

Perkembangan teknologi telah menjadikan jejak digital (seperti WhatsApp, email, dan transaksi online) sebagai alat bukti krusial dalam sengketa perdata. Namun, literasi hukum masyarakat tentang validitas bukti elektronik masih rendah, ditandai oleh kesalahpahaman umum bahwa screenshot secara otomatis dianggap sah, padahal screenshot rentan dimanipulasi dan memerlukan autentikasi. Ketidakpahaman ini melemahkan posisi hukum pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai validitas dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, berlandaskan pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai landasan utama, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai panduan prosedural, dan KUHPerdata untuk prinsip pembuktian. Secara normatif, alat bukti elektronik diakui setara dengan bukti konvensional, asalkan memenuhi syarat keaslian, integritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan utama adalah risiko manipulasi digital dan keandalan penyimpanan data, sehingga memerlukan teknik forensik digital dan rantai pengawasan yang ketat untuk menjamin kredibilitasnya. Peningkatan pemahaman hakim dan penegak hukum tentang teknologi digital juga krusial untuk penegakan hukum yang adil dan transparan.
Peran Administratif Negara dalam Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi dalam Kerangka ICESCR Nasywa Nasyifa Dyfa; Muhammad Maharadja Alief; Ergia Novriliza
Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v13i2.110927

Abstract

Penelitian ini membahas peran administratif negara dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi pengungsi dalam kerangka International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tetap memiliki kewajiban internasional dalam menjamin hak kesehatan setiap individu berdasarkan ICESCR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban negara berdasarkan ICESCR, pelaksanaan layanan kesehatan bagi pengungsi dalam konteks hukum administrasi negara, serta hambatan administratif yang dihadapi dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis dan analisis deskriptif terhadap peraturan nasional dan instrumen internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran administratif negara masih terbatas pada aspek koordinatif dan kemanusiaan, dengan hambatan berupa lemahnya sistem registrasi, keterbatasan kebijakan lintas lembaga, serta belum efektifnya penerapan prinsip nondiskriminasi. Kesimpulannya, agar sesuai dengan standar ICESCR, Indonesia perlu memperkuat koordinasi kelembagaan, menyederhanakan prosedur administratif, dan memperluas akses kesehatan bagi pengungsi secara inklusif dan berkeadilan.
Co-Authors Ergia Novriliza Nasywa Nasyifa Dyfa