Veren Widjaja
Universitas Pelita Harapan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak terhadap Profesionalisme dan Perlindungan Hak terhadap Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat Divani Tsamara Madiyya; Pietro Grassio Ekoyulio; William Lawira; Veren Widjaja; Felicia Odelia Sabrina; Denalia Michelle; Daniel Avelino Jonna; Cliff Bennett Gustiandy; Christian Darren; Celestial Darya Suryadi; Cherish Wu; Celine Loren; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3632

Abstract

Konflik kepentingan dalam profesi advokat merupakan salah satu persoalan yang berpotensi mempengaruhi profesionalisme, integritas, serta perlindungan hak para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan profesinya secara independen, jujur, dan berlandaskan kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya, adanya hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, maupun keterikatan dengan pihak tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik kepentingan terhadap profesionalisme advokat serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan akses keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dapat mengurangi independensi advokat, memunculkan pelanggaran etik, dan menghambat terpenuhinya prinsip keadilan serta perlindungan hak klien. Diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan integritas profesi guna menjaga profesionalisme advokat serta menjamin perlindungan hak dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Integrating National Digital Identity to Prevent Minors’ Transactions on the Roblox Platform Veren Widjaja; Alisya Lidya Rahma; Tio Riyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13124

Abstract

This study examines the effectiveness of age verification mechanisms on the Roblox platform and proposes the integration of Indonesia’s national digital identity system—specifically the Electronic Identity Card (e-KTP) and Digital Population Identity (IKD)—to prevent unauthorized digital transactions by minors. The research is motivated by the increasing vulnerability of children to financial exploitation through virtual currency purchases and the misalignment between global platform governance and Indonesia’s legal standards on legal capacity, parental consent, and personal data protection. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes Indonesian regulations on child protection, civil capacity, and data privacy alongside global age verification practices. The findings reveal that existing verification methods, which rely on self-declared data, document uploads, or biometric systems, are easily manipulated, legally insufficient, and pose significant data protection risks, particularly in cross-border data processing. In contrast, an e-KTP/IKD-based verification model using a binary “Yes/No” eligibility response offers a legally compliant, privacy-preserving, and preventive solution that aligns with Indonesia’s Civil Code, Child Protection Law, and Personal Data Protection Law, while remaining compatible with international standards such as COPPA and GDPR. The novelty of this study lies in proposing a state-verified digital identity integration model that bridges national legal frameworks with global digital platforms to ensure verifiable parental consent and protect minors from economic exploitation. This model contributes to the development of secure, accountable, and child-centered digital governance in Indonesia’s evolving digital economy.