Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Humanities Education and Social Sciences Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
Pietro Grassio Ekoyulio
Universitas Pelita Harapan
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Dampak terhadap Profesionalisme dan Perlindungan Hak terhadap Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat Divani Tsamara Madiyya; Pietro Grassio Ekoyulio; William Lawira; Veren Widjaja; Felicia Odelia Sabrina; Denalia Michelle; Daniel Avelino Jonna; Cliff Bennett Gustiandy; Christian Darren; Celestial Darya Suryadi; Cherish Wu; Celine Loren; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3632

Abstract

Konflik kepentingan dalam profesi advokat merupakan salah satu persoalan yang berpotensi mempengaruhi profesionalisme, integritas, serta perlindungan hak para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan profesinya secara independen, jujur, dan berlandaskan kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya, adanya hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, maupun keterikatan dengan pihak tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik kepentingan terhadap profesionalisme advokat serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan akses keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dapat mengurangi independensi advokat, memunculkan pelanggaran etik, dan menghambat terpenuhinya prinsip keadilan serta perlindungan hak klien. Diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan integritas profesi guna menjaga profesionalisme advokat serta menjamin perlindungan hak dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Tanggung Jawab Etik dan Sanksi Hukum atas Pelanggaran Kerahasiaan Klien oleh Advokat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Livia Leta Dharmawan; Zeno Cardenas Soerachmat; Khalif Rafa Eko Putra; Matthew Harianto; Keizo Alexander William; Liandry Tanu Wijaya; Kenneth The; Kesya Putri Kuswara; Manuel Mekel; Bobby Caesario P. Rachim; Pietro Grassio Ekoyulio; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3636

Abstract

Kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat yang bertujuan melindungi kepercayaan, hak privasi, dan kepentingan hukum klien. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan pelanggaran terhadap kerahasiaan klien yang dilakukan oleh advokat, baik melalui penyalahgunaan informasi, konflik kepentingan, maupun pengungkapan data klien kepada pihak lain tanpa persetujuan. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan kode etik profesi advokat, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum, hak privasi, dan hak memperoleh peradilan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab etik advokat serta sanksi hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan klien dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat Indonesia, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan klien dapat mengurangi integritas dan profesionalisme advokat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum. Selain sanksi etik berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari organisasi profesi, pelanggaran tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila merugikan hak-hak klien. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan kesadaran advokat terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan profesinya.
Pengaruh Pola Asuh Otoriter dan Permisif terhadap Kenakalan Remaja berdasarkan Tinjauan Kriminologis Bryan Idias; Irfan Hakim; Nimrod Welly Bello; Tri Susanti; Tri Widyasto Prabowo; Pietro Grassio Ekoyulio
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 6 (2026): IJHESS JUNE 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i6.2271

Abstract

Juvenile delinquency is a growing social problem closely related to the socialization process within the family. Parenting styles, as agents of primary social control, play a crucial role in shaping adolescents' character, discipline, and self-control. This paper aims to analyze the influence of authoritarian and permissive parenting styles on juvenile delinquency based on a criminological perspective. This study employed a qualitative literature review, synthesizing various scientific journals and relevant references that discuss parenting styles and delinquent behavior. The study's findings indicate that authoritarian parenting has an ambivalent relationship with juvenile delinquency. High levels of control can suppress overt delinquency in the short term, but can potentially lead to emotional tension and hidden deviant behavior if not accompanied by warmth. Conversely, permissive parenting is more consistently correlated with increased juvenile delinquency due to weak boundaries and supervision, which result in low self-control and strong peer group influence. From a criminological perspective, these findings can be explained through social control theory, differential association theory, and strain theory, which emphasize the importance of social bonds, behavioral learning processes, and social pressure in the emergence of deviance. Thus, the balance between control and warmth in parenting is a key factor in preventing juvenile delinquency. This paper emphasizes that strengthening the family's function as an agent of informal social control is an essential preventive strategy in addressing juvenile delinquency.
Analisis Kriminologi Kualitatif Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan Siber Remaja Kurnia Rahmasari; Radityo Wirananto; Aghastyar Aghastyar; Giovano Allan Loway; Pietro Grassio Ekoyulio
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 6 (2026): IJHESS JUNE 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i6.2275

Abstract

The rapid development of social media has transformed patterns of social interaction among urban youth while simultaneously creating new opportunities for cybercrime. Social media functions not only as a communication platform but also as a digital environment where values, behaviors, and social identities are constructed. This study aims to analyze the influence of social media on cybercrime patterns among urban Indonesian youth through a qualitative criminological approach. The research employs a qualitative method with descriptive-analytical specifications using a literature-based approach. Data were collected from academic journals, books, research reports, and relevant legal documents and analyzed through qualitative content analysis. The findings reveal that social media significantly contributes to the emergence of cybercrime patterns among urban youth, particularly in the forms of cyberbullying, hate speech, online fraud using fake accounts, dissemination of personal data, and basic hacking activities. The study also identifies three major criminogenic factors underlying cybercrime involvement: individual factors, including low digital literacy, weak self-control, and the need for social recognition; social factors, including limited parental supervision, inadequate digital education, and strong peer-group influence; and structural factors, including widespread internet access, weak perceptions of law enforcement effectiveness, and the anonymity provided by digital platforms. Furthermore, the findings indicate that many young people engage in cybercrime not primarily for economic gain but due to curiosity, experimentation, online popularity, and peer pressure. Social media also facilitates the formation of online subcultures that normalize and reinforce deviant behavior through continuous interaction and social validation.This study concludes that cybercrime among urban Indonesian youth is a multidimensional phenomenon resulting from the interaction of individual, social, and structural factors within digital environments. Therefore, effective prevention requires integrated strategies involving digital literacy enhancement, family and school-based social control, ethical digital education, and adaptive cybercrime policies that respond to technological developments.
Kewajiban Menjaga Rahasia Klien vs Whistleblowing: Tinjauan Etis Peran Profesi Hukum dalam Pencegahan Insider Trading Yuni Priskila Ginting; Pietro Grassio Ekoyulio; Joseph Radya Pandu Nararya; Abraham Jiavello Rumampuk; Steven Ignatius Chandra; Haganta Orvin Ginting; Jason Matthew Anthony
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2369

Abstract

Profesi hukum memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan klien sebagai pilar fundamental hubungan profesional. Namun, dalam konteks pasar modal Indonesia, dilema muncul ketika informasi yang dirahasiakan mengandung indikasi insider trading atau bentuk kejahatan investasi lainnya. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara normatif dan etis kapan seorang profesional hukum dibenarkan untuk melanggar kewajiban tersebut, bagaimana perlindungan hukum terhadap whistleblower profesi hukum di Indonesia, serta apakah regulasi OJK telah cukup memberikan panduan etik. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa regulasi saat ini masih minim dalam menyediakan kejelasan etik bagi profesi hukum. Rekomendasi diberikan untuk mengembangkan kebijakan etik yang akomodatif terhadap perlindungan investor dan stabilitas pasar modal.
Transformasi Kejahatan Narkotika Di Era Digital dan Dampaknya Terhadap Ibu Rumah Tangga: Analisis Penegakan Hukum Perspektif Gender Pietro Grassio Ekoyulio; Jesslyn cen; Kathleen Joan; Lathifah Lathifah; Sandrina Realita; Theresia Aurellia Gunawan
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v5i1.1789

Abstract

This study examines the involvement of housewives in online narcotics trafficking as well as law enforcement practices and their prevention in the context of Indonesian law from a gender justice perspective. The transformation of narcotics trafficking into cyberspace expands the vulnerability of housewives to engage in online distribution networks. This involvement is not just a free choice, but the result of an interaction between gender inequality, structural economic pressures, domestic power relations, and the exploitation of syndicates that use digital technology to recruit and control victims without physical contact. Law enforcement against women perpetrators, as regulated by Law No. 35 of 2009, is still dominated by formalistic and punitive logic. Electronic evidence is more often used to confirm the involvement of lower-level perpetrators than to trace network control actors, so that women are vulnerable to double criminalization, while the principles of proportionality and restorative justice have not been substantively internalized. Prevention requires a situational crime prevention approach that closes opportunities for exploitation through cross-sectoral collaboration, not just normative education. Although BNN has pioneered cooperation with marketplaces, logistics sectors, and extension training, institutional capacity is still limited compared to the scale of the problem, so that gender-responsive and substantive justice-oriented narcotics law reform is an urgent need.
Co-Authors Abraham Jiavello Rumampuk Aghastyar Aghastyar Bobby Caesario P. Rachim Bryan Idias Celestial Darya Suryadi Celine Loren Cherish Wu Christian Darren Cliff Bennett Gustiandy Daniel Avelino Jonna Denalia Michelle Divani Tsamara Madiyya Felicia Odelia Sabrina Giovano Allan Loway Haganta Orvin Ginting Irfan Hakim Jason Matthew Anthony Jesslyn cen Joseph Radya Pandu Nararya Kathleen Joan Keizo Alexander William Kenneth The Kesya Putri Kuswara Khalif Rafa Eko Putra Kurnia Rahmasari Lathifah Lathifah Liandry Tanu Wijaya Livia Leta Dharmawan Manuel Mekel Matthew Harianto Nimrod Welly Bello Radityo Wirananto Sandrina Realita Steven Ignatius Chandra Theresia Aurellia Gunawan Tri Susanti Tri Widyasto Prabowo Veren Widjaja William Lawira Yuni Priskila Ginting Zeno Cardenas Soerachmat