Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak terhadap Profesionalisme dan Perlindungan Hak terhadap Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat Divani Tsamara Madiyya; Pietro Grassio Ekoyulio; William Lawira; Veren Widjaja; Felicia Odelia Sabrina; Denalia Michelle; Daniel Avelino Jonna; Cliff Bennett Gustiandy; Christian Darren; Celestial Darya Suryadi; Cherish Wu; Celine Loren; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 02 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i02.3632

Abstract

Konflik kepentingan dalam profesi advokat merupakan salah satu persoalan yang berpotensi mempengaruhi profesionalisme, integritas, serta perlindungan hak para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan profesinya secara independen, jujur, dan berlandaskan kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya, adanya hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, maupun keterikatan dengan pihak tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik kepentingan terhadap profesionalisme advokat serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan akses keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dapat mengurangi independensi advokat, memunculkan pelanggaran etik, dan menghambat terpenuhinya prinsip keadilan serta perlindungan hak klien. Diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan integritas profesi guna menjaga profesionalisme advokat serta menjamin perlindungan hak dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.
Application of the Principles of Legality and Due Process of Law in the Indonesian National Police Personnel Dispute: A Legal Analysis of the Jakarta Administrative Court Decision Number 50/G/2020/PTUN.JKT Anastasia Cordelia; Sabina Abigail Matulandi; William Lawira; Dwi Putra Nugraha
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 4 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i4.3224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakahpenerbitan keputusan tersebut telah memenuhi asas legalitasdalam hukum administrasi negara serta apakah proses pemeriksaan dan penerbitannya telah mencerminkan prinsipdue process of law dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pihak yang bersangkutan. Metode yang digunakanadalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukumadministrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwasecara kewenangan formal keputusan tersebut telah memilikidasar hukum yang sah, namun terdapat indikasi kelemahanpada aspek prosedural dan substansial yang berpengaruhterhadap penerapan asas legalitas secara utuh. Selain itu, proses pemeriksaan dinilai belum sepenuhnya mencerminkanprinsip due process of law karena terdapat kekurangan dalampemenuhan hak untuk didengar, transparansi, sertaobjektivitas pemeriksaan. Kesimpulan penelitian inimenegaskan bahwa penerapan asas legalitas dan due process of law dalam perkara PTDH tersebut belum sepenuhnyaterpenuhi secara optimal dalam praktik administrasikepolisian. The study aims to analyze whether the issuance of the decision complies with the principle of legality in administrative law and whether the examination and decision-making process reflects due process of law and provides fair legal protection for the concerned individual. This research uses a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches by analyzing court decisions, relevant legislation, and legal literature in administrative law. The findings indicate that while the decision has a valid formal legal basis in terms of authority, there are indications of deficiencies in procedural and substantive aspects affecting the full application of the principle of legality. In addition, the examination process does not fully reflect due process of law due to shortcomings in the right to be heard, transparency, and objectivity of the proceedings. The study concludes that the implementation of both the principle of legality and due process of law in this dismissal case has not been optimally fulfilled in police administrative practice.