Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat yang Terdampak oleh Pengelolaan Pertambangan melalui Optimalisasi Program Corporate Social Responsibility Guasman Tatawu; Awaluddin; Sitti Aisah Abdullah; Adfiyanti Fadjar; Muhammad Sabaruddin Sinapoy; Lade Sirjon; Ansar; La Ode Muhamad Sulihin; Isnayanti
CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 4 No 1 (2026): CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Indragiri (UNISI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61672/cemara.v4i1.3534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat yang terdampak oleh pengelolaan pertambangan melalui optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan di Desa Puuwanggudu, Kabupaten Konawe Utara, dan Kelurahan Watusampu, Kota Palu. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka serta belum optimalnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui penyuluhan hukum, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Puuwanggudu menghadapi kerentanan ekologis yang berdampak pada sistem penghidupan, seperti banjir, kerusakan lahan, dan penurunan kualitas air, sedangkan Kelurahan Watusampu menghadapi permasalahan pada aspek tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk keterbatasan partisipasi masyarakat dan koordinasi kelembagaan. Kegiatan penyuluhan hukum terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan program. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal sangat diperlukan. Dengan demikian, optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah terdampak pertambangan.
Optimalisasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik sebagai Solusi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Kantor Notaris gilberth Frits marcelino; nadila aulia kamila; Moh Abdil Moebarak; Dessy lalompo; Ansar
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat membutuhkan kepastian hukum terkait pembuatan akta otentik untuk menghindari terjadinya sengketa,mencegah penolakan dimasyarakat, dan menjamin adanya perlindungan hak sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata.Notaris Adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan akta yang berkaitan dengan tindakan hukum, perjanjian, dan penetapan hukum yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diingankan oleh para pihak. Berdasarkan hasil wawancara awal saya dengan Notaris Siane Lamasigi S.H.,M.Kn,serta observasi pada proses pelayanan pembuatan akta otentik selama kegiatan magang tersebut.Diketahui bahwa masih terdapat beberapa kendala pada proses verifikasi dokumen dan alur pemeriksaan dokumen yang terlewat sehingga membuat proses pembuatan akta otentik terhambat.Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan adanya penguatan prosedur pembuatan akta otentik dengan penyusunan checklist verifikasi dokumen dan pengoptimalan alur kerja.Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepastian hukum pada pembuatan akta otentik.
Pemenuhan Hak Kesehatan Warga Binaan Sebagai Tolak Ukur Tujuan Pemidanaan : Fulfillment Of Inmates’ Healthcare Rights As A Measure Of Punishment Objectives Atika; Rahmat Bakri; Ansar; Suardi Dg. Mallawa; Tri Setyawati
Jurnal Media Hukum Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v14i2.1431

Abstract

Correctional institutions are obligated to fulfill inmates' right to health as a component of human rights guarantees and the objectives of criminal punishment. Yet severe overcrowding has created a substantial gap between normative guarantees and actual implementation, particularly amid rising rates of illness and mortality from infectious diseases within detention facilities. This study aims to analyze the fulfillment of inmates' healthcare rights at the Class IIA Palu Correctional Institution and to assess its alignment with the purposes of criminal punishment. The research employs a juridical empirical approach, incorporating statutory and case approaches. Primary data were collected through interviews with the clinic coordinator, the head of the health guidance and care sub-section, nurses, and inmates, supplemented by observation and document study. Data were analyzed using qualitative descriptive analysis combined with juridical analysis. The findings indicate that all four healthcare service functions are normatively available, yet implementation remains suboptimal: the preventive and curative functions operate relatively well, while the promotive function remains unstructured and the rehabilitative function is constrained by the absence of a permanently assigned general practitioner. Overcrowding at nearly three times the ideal capacity further compounds these limitations. Fulfillment of healthcare rights does not fully conform to the purposes of criminal punishment: from a retributive perspective, inmates experience additional suffering beyond court-imposed sentences; from a rehabilitative perspective, healthcare services remain reactive in orientation; and from a restorative perspective, the lack of structured promotive programs impedes inmates' readiness for social reintegration.