Syamsuddin Baco
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengaturan Hukum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Material Proyek di Jalan Hurun Iin Samsu; Syamsuddin Baco; Marini Citra Dewi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan material proyek dijalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh material proyek di jalan telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam penerapannya masih belum optimal sehingga di perlukan penegakan hukum antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaksana proyek dalam menerapkan sistem pengawasan untuk penanganan material proyek di jalan. Kelalaian dalam penempatan material proyek yang menyebabkan kecelakaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga pelaksana proyek bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang timbul baik materiil maupun immaterial. Jika pelaksana proyek tidak memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi, korban dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan juga dapat dimintai pertanggungjawaban subsidair apabila lalai melakukan pengawasan atau tidak segera memperbaiki serta memberikan tanda peringatan pada area proyek yang membahayakan pengguna jalan.
PERUBAHAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DALAM PERSPEKTIF KEADILAN LINGKUNGAN Moh Haris Pratama; Syamsuddin Baco; Mohammad Hatta Tampubolon
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 3 (2025): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the shift in licensing authority for Mining Business Licenses (MBL) from the perspective of environmental justice, focusing on environmental protection, community participation, and local government rights in natural resource governance. Using a normative juridical approach and a case study in Central Sulawesi, the research reveals that recentralization policies weaken local governments and limit public engagement, especially among indigenous peoples and vulnerable groups. The distancing of licensing processes from local access undermines procedural justice and reinforces corporate dominance. Although environmental regulations exist, their implementation remains weak due to poor coordination and limited enforcement capacity. The consequences include environmental degradation, social conflict, and intergenerational injustice. The study concludes that the current licensing regime undermines the principles of decentralization and public participation and recommends strengthening the role of local governments and ensuring legal protections for community involvement in fair and sustainable mining governance.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI Nur Fatimah Azzahra; Syamsuddin Baco; Zulkarnain Zulkarnain
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 9 No 3 (2025): OCTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This development requires financing in the form of construction loans, which are usually facilitated by financial institutions or banks for the implementation of the construction project. The existing regulations in Indonesia must be obeyed and implemented properly, especially for law enforcers, so as to provide legal protection for the community. Therefore, the need for legal protection makes it easy to face a problem related to the law. The creditor agreement process, be it construction credit, is always followed by an agreement and additional guarantees as protection for the bank that the debtor will carry out its achievements according to the agreement. In this study, it is a form of legal protection for creditors that can be provided to creditors in construction credit agreements. The credit given to the debtor is, of course, additional collateral given to the creditor, but the debtor's payment is not sufficient for credit payments, especially construction credit agreements. Construction credit agreements have the peculiarity of involving the object in the form of the implementation of construction projects whose development is long-term and gradual. The cause of the implementation of the construction project is hampered by natural factors and human factors. In addition, creditors' efforts to resolve disputes in construction credit agreements, where it is common for debtors to not agree to the settlement efforts given by creditors, defaults, non-tax collateral values, project delays, etc. The research methodology uses the normative legal research method. The source of the research approach is the legislative approach and the concept approach with primary, secondary, and tertiary sources of legal materials. The results of this study are that legal protection for creditors can be strengthened through creditors paying attention to the terms of credit, the position of additional guarantees, and the need for clearer regulations and legal certainty related to legal protection for creditors in credit agreements between creditors and debtors. In the creditor's efforts to resolve disputes in construction credit agreements, that can be carried out such as by means of negotiation aimed at preventing disputes from developing further and avoiding greater losses for both parties in the settlement of the credit agreement so that civil lawsuits are not filed in the District Court. The results of this research can provide input for the improvement of laws and regulations in the banking world, protection for creditors, and efforts to resolve banking disputes.
TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PEMILIK PERUSAHAAN TAMBANG GALIAN C TERHADAP MASYARAKAT Moh Fadel; Syamsuddin Baco; Dewi Kemala Sari
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ganti rugi pemilik perusahaan tambang galian C terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemilik usaha pertambangan galian C memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap kerugian yang muncul akibat aktivitas pertambangan, baik kerugian yang bersifat ekonomi maupun dampak terhadap lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, melakukan perbaikan terhadap sarana atau fasilitas yang terdampak, melaksanakan upaya pemulihan lingkungan, serta memberikan kompensasi sesuai dengan hasil kesepakatan bersama masyarakat yang terkena dampak. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain rendahnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukumnya, pengawasan pemerintah yang belum maksimal, serta proses penyelesaian sengketa antara perusahaan dan masyarakat yang masih belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan galian C serta pelaksanaan tanggung jawab perusahaan secara berkelanjutan guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.