Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara
Zhairah Zulaeyka Imran
Universitas Hasanuddin
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGGUNAAN DEEPFAKE PADA DOKTER DALAM PERIKLANAN OBAT-OBATAN DI INDONESIA: Juridicial Review of Deepfake Usage Involving Doctors in Medicine Advertising in Indonesia Faiz Ahmad Fachri; Zhairah Zulaeyka Imran; Feni Febriani; Nahyashifa Ramadhani Kadir Al-Yafie; Nurul Aini Japar
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Volume 8 No. 2 Juli 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i2.19760

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology, particularly deepfake, has triggered a significant escalation in cybercrime. An alarming trend is the unauthorized manipulation of doctors' biometric identities to promote illegal drugs, which severely threatens public health and damages professional medical reputations. This research aims to analyze existing legal policies and formulate robust protections for doctors victimized by such biometric manipulation. Utilizing a normative legal research method, this study applies statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that while Indonesia's Electronic Information and Transactions (ITE) Law and Personal Data Protection (PDP) Law provide a basis for prosecution, the PDP Law offers a more precise framework under the Lex Systematische Specialiteit principle concerning biometric data. Current repressive measures include criminal prosecution and the "right to erasure," yet preventive frameworks remain limited to non-binding guidelines. Consequently, this article urgently recommends the enactment of a specific AI Law in Indonesia, adopting the risk-based approach of the EU Artificial Intelligence Act to effectively mitigate the looming threat of an "infopocalypse."   Pesatnya kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya deepfake, telah memicu eskalasi kejahatan siber yang signifikan. Salah satu tren yang mengkhawatirkan adalah manipulasi identitas biometrik dokter tanpa izin untuk mempromosikan obat-obatan ilegal, yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga merusak reputasi profesional tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada serta merumuskan pelindungan hukum bagi dokter yang menjadi korban manipulasi data biometrik tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dan UU PDP memberikan landasan penuntutan, UU PDP menawarkan kerangka yang lebih komprehensif berdasarkan asas Lex Systematische Specialiteit terkait data biometrik. Upaya represif yang tersedia mencakup penuntutan pidana dan pemulihan melalui "hak untuk dilupakan" (right to erasure), namun instrumen preventif masih terbatas pada panduan etika yang tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan urgensi pembentukan Undang-Undang AI khusus di Indonesia dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko dari EU Artificial Intelligence Act guna memitigasi ancaman infopocalypse di masa depan.
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Literasi Hukum melalui Sosialisasi Berbasis Good Governance di Kelurahan Talaka Muhammad Fikri; Eka Merdekawati Djafar; Adrian Adrian; Andi Budiman; Muhammad Fathir Al Farisi; Maulana Dafa Suwandi; A. M. Randy Syekh; A. Maisyah Amalia; Linda Sekar Sari; Athifah Putri Fidar; Ismi Azizah Djufri; A. Putra Alen Pratama; Vega Sampe Rompon; Zhairah Zulaeyka Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7905

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kelurahan Talaka melalui internalisasi prinsip good governance yang menitikberatkan pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara idealitas partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan yang masih bersifat formalistik serta kurang melibatkan warga secara substantif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pengabdian ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kelurahan cenderung bersifat administratif dan simbolik, yang dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap informasi publik serta lemahnya pola komunikasi antara aparatur kelurahan dan masyarakat. Melalui pelaksanaan sosialisasi hukum berbasis PRA, terjadi peningkatan keterlibatan aktif peserta dalam forum diskusi, tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbukanya ruang dialog yang lebih setara antara aparatur dan warga. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas aparatur kelurahan sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di tingkat lokal.
Co-Authors A. M. Randy Syekh A. Maisyah Amalia A. Putra Alen Pratama Adrian Adrian Andi Budiman Athifah Putri Fidar Eka Merdekawati Djafar Faiz Ahmad Fachri Feni Febriani Ismi Azizah Djufri Linda Sekar Sari Maulana Dafa Suwandi Muhammad Fathir Al Farisi Muhammad Fikri Nahyashifa Ramadhani Kadir Al-Yafie Nurul Aini Japar Vega Sampe Rompon