Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Res Nullius Law Journal Journal of Citizenship Journal of Public Administration and Local Governance (JPALG)
Faiz Ahmad Fachri
Universitas Hasanuddin
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Akuntabilitas Kebijakan Program Makan Siang Gratis Terhadap Aduan Keracunan Makanan melalui Media Sosial Faiz Ahmad Fachri; Mahmud Abdillah; Willy Agustino; Rena Herliska
Journal of Public Administration and Local Governance Vol. 9 No. 2 (2025): Transforming Public Governance for a Digital, Inclusive, and Sustainable Future
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v9i2.3010

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai strategi nasional penanggulangan stunting menghadapi persoalan serius ketika muncul sejumlah kasus keracunan massal di berbagai daerah, termasuk di Kota Kupang. Fenomena ini menimbulkan perdebatan publik mengenai akuntabilitas kebijakan dan efektivitas mekanisme pengawasan pemerintah. Media sosial, yang pada era digital berfungsi sebagai kanal aspirasi dan kontrol sosial, menjadi arena utama masyarakat dalam menyampaikan aduan, kritik, maupun tekanan politik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran media sosial sebagai instrumen akuntabilitas kebijakan MBG, serta mengevaluasi respons pemerintah dalam menjawab aduan keracunan makanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur untuk menelaah dokumen kebijakan dan literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan melalui content analysis untuk memetakan pola komunikasi di media sosial dan bahan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi dalam tiga ranah utama, yakni kanal aspirasi publik, tekanan sosial melalui viralitas, dan pengawasan kebijakan. Namun, media sosial juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi dan polarisasi narasi yang dapat melemahkan kredibilitas akuntabilitas. Respons pemerintah terhadap insiden keracunan cenderung defensif dan menonjolkan pencapaian statistik dibandingkan solusi substantif. Kesimpulannya, untuk menjaga keberlanjutan dan legitimasi program MBG, diperlukan strategi akuntabilitas yang lebih kredibel melalui pemanfaatan e-governance sebagai kanal aduan formal dan tata kelola kolaboratif lintas aktor.
Rekonstruksi Regulasi Pajak Aset Kripto: Menakar Urgensi Harmonisasi Hierarki Perundang-undangan Fiskal Winanda Fajri Al Hakim winanda; Muhammad Rifqi Hazimulfiqri; Muhammad Thariqzakwan; Muhammad Laskar Hidayah Basdir; Faiz Ahmad Fachri
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.760

Abstract

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum dan perpajakan yang semakin kompleks seiring transformasinya dari komoditas menjadi instrumen keuangan digital. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai dasar hukum pengenaan pajak, legitimasi pengaturannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan pajak aset kripto di Indonesia, khususnya terkait kekosongan norma dalam undang-undang perpajakan, kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis, serta potensi pengujian yudisial terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis karena belum terdapat ketentuan eksplisit dalam undang-undang perpajakan yang mengatur klasifikasi aset kripto sebagai objek pajak tertentu. Di sisi lain, pengaturan yang bertumpu pada peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan persoalan hierarki norma apabila materi muatannya dianggap melampaui delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kondisi tersebut membuka kemungkinan dilakukannya judicial review terhadap regulasi perpajakan aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi pemungutan pajak, serta mendukung perkembangan ekosistem aset digital nasional yang berkelanjutan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan kelembagaan pengawasan aset kripto setelah berlakunya reformasi sektor keuangan belum sepenuhnya diikuti penyesuaian norma perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman interpretasi penerapan dan penegakan hukum di lapangan nasional.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PENGGUNAAN DEEPFAKE PADA DOKTER DALAM PERIKLANAN OBAT-OBATAN DI INDONESIA: Juridicial Review of Deepfake Usage Involving Doctors in Medicine Advertising in Indonesia Faiz Ahmad Fachri; Zhairah Zulaeyka Imran; Feni Febriani; Nahyashifa Ramadhani Kadir Al-Yafie; Nurul Aini Japar
Res Nullius Law Journal Vol. 8 No. 2 (2026): Volume 8 No. 2 Juli 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v8i2.19760

Abstract

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) technology, particularly deepfake, has triggered a significant escalation in cybercrime. An alarming trend is the unauthorized manipulation of doctors' biometric identities to promote illegal drugs, which severely threatens public health and damages professional medical reputations. This research aims to analyze existing legal policies and formulate robust protections for doctors victimized by such biometric manipulation. Utilizing a normative legal research method, this study applies statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that while Indonesia's Electronic Information and Transactions (ITE) Law and Personal Data Protection (PDP) Law provide a basis for prosecution, the PDP Law offers a more precise framework under the Lex Systematische Specialiteit principle concerning biometric data. Current repressive measures include criminal prosecution and the "right to erasure," yet preventive frameworks remain limited to non-binding guidelines. Consequently, this article urgently recommends the enactment of a specific AI Law in Indonesia, adopting the risk-based approach of the EU Artificial Intelligence Act to effectively mitigate the looming threat of an "infopocalypse."   Pesatnya kemajuan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya deepfake, telah memicu eskalasi kejahatan siber yang signifikan. Salah satu tren yang mengkhawatirkan adalah manipulasi identitas biometrik dokter tanpa izin untuk mempromosikan obat-obatan ilegal, yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga merusak reputasi profesional tenaga medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada serta merumuskan pelindungan hukum bagi dokter yang menjadi korban manipulasi data biometrik tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dan UU PDP memberikan landasan penuntutan, UU PDP menawarkan kerangka yang lebih komprehensif berdasarkan asas Lex Systematische Specialiteit terkait data biometrik. Upaya represif yang tersedia mencakup penuntutan pidana dan pemulihan melalui "hak untuk dilupakan" (right to erasure), namun instrumen preventif masih terbatas pada panduan etika yang tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan urgensi pembentukan Undang-Undang AI khusus di Indonesia dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko dari EU Artificial Intelligence Act guna memitigasi ancaman infopocalypse di masa depan.
Co-Authors Feni Febriani Mahmud Abdillah Muhammad Laskar Hidayah Basdir Muhammad Rifqi Hazimulfiqri Muhammad Thariqzakwan Nahyashifa Ramadhani Kadir Al-Yafie Nurul Aini Japar Rena Herliska Willy Agustino Winanda Fajri Al Hakim winanda Zhairah Zulaeyka Imran