Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TRANSFORMASI TATA KELOLA EKONOMI PUBLIK MENUJU GOOD GOVERNANCE Andi Zulkarnain; Khanan Yusuf; Nian Riawati; Diah Hari Suryaningrum; Aryo Prakoso
JURNAL LENTERA BISNIS Vol. 15 No. 2 (2026): JURNAL LENTERA BISNIS, Mei 2026
Publisher : POLITEKNIK LP3I JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34127/jrlab.v15i2.2408

Abstract

Transforming public economic governance through digitalization is a crucial agenda for realizing the principles of good governance in a globalized world. However, field dynamics indicate a gap between technological infrastructure readiness and stakeholder engagement behavior. This qualitative research aims to deeply explore the processes, structural-cultural barriers, and dimensions of human behavior in the implementation of digital platforms in the public economic sector. Using a descriptive-analytical case study design, data were collected through in-depth interviews with purposively selected key informants, field observations, and official documents. Data validity was tested using source and method triangulation techniques, which were then analyzed qualitatively through a thematic analysis approach. The results show that structurally, digitalization has successfully overhauled traditional bureaucracy, cut corrupt service chains, and increased transparency and accountability in public finances. However, this success faces cultural challenges in the form of resistance to change, a silo mentality, and low user behavioral intentions due to limited digital literacy and system perceptions (effort expectancy). Based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), weak facilitating conditions are the primary factor inhibiting optimal system adoption. This study concludes that good governance cannot be achieved solely through normative regulations and hardware procurement, but rather requires simultaneous integration with strengthening digital literacy capacity and user behavioral interventions. The policy implications of this research emphasize the importance of simplifying digital procedures and extensive training to create an efficient and accountable public economic system
Sinergi Dosen dan Aparat Desa Dalam Meningkatkatkan Tata Kelola Administrasi Desa: Pengabdian Eva Desembrianita; Khanan Yusuf; Salmah Harun; Dessy Evianti; Moh. Zaini
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5426

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui peran sinergi antara dosen dan aparat desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola administrasi desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi tahap identifikasi kebutuhan dan pemetaan, perencanaan program, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Sinergi antara dosen dan aparat desa terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi desa. Perubahan pemahaman aparatur desa terhadap peran administrasi mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih terencana dan berbasis regulasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi antara dosen dan aparat desa terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi desa. Perubahan pemahaman aparatur desa terhadap peran administrasi mendorong pengelolaan pemerintahan yang lebih terencana dan berbasis regulasi. Peningkatan kapasitas serta keterampilan teknis aparatur desa berkontribusi pada tertibnya pengelolaan dokumen, perbaikan pola kerja yang lebih efisien, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi desa. Dampak positif dari perbaikan administrasi ini tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan semakin menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Secara kelembagaan, kegiatan ini memperkuat posisi administrasi desa sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, sehingga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.