Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kolaborasi Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Polewali Mandar Abd. Rahman; Hamdan Hamdan; Mukhlis Hannan
Journal Peqguruang: Conference Series Vol 7, No 2 (2025): Peqguruang, Volume 7 Nomor 2 November 2025
Publisher : Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jp.v7i2.6287

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dinamika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Masalah pengelolaan sampah menjadi isu penting yang memerlukan pendekatan lintas aktor agar penanganannya efektif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah tokoh masyarakat, serta pengelola bank sampah dan komunitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan lingkungan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah oleh pemerintah serta penguatan regulasi melalui peraturan daerah. Pemerintah berperan sebagai regulator dan penyedia layanan, sementara masyarakat terlibat sebagai pelaksana dan penggerak di tingkat akar rumput. Teknik pemetaan aktor melalui metode Net Map menunjukkan bahwa kolaborasi ini melibatkan hubungan kompleks dengan tingkat pengaruh yang bervariasi antarpelaku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran rendahnya kesadaran masyarakat serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. Diperlukan komitmen bersama, distribusi peran yang jelas, serta dukungan kebijakan yang konsisten untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di tingkat lokal.
The 2024 general election and the role of civic education in preventing social polarisation among youth Abdul Latief; Abd. Rahman; Dermawan
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 23 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v23i2.96022

Abstract

Indonesia’s 2024 general election unfolded amid intensifying global concerns about democratic resilience, algorithmic polarisation, and the erosion of deliberative public discourse. This study aims to analyse the role of Civic Education in preventing social polarisation among youth in the context of the 2024 Indonesian General Election, with specific attention to: (1) the dynamics of electoral polarisation, (2) factors contributing to youth vulnerability in the digital information landscape, and (3) the capacity of the Merdeka Curriculum to build democratic resilience among young citizens. A Systematic Literature Review (SLR) was conducted across Scopus, Web of Science, and SINTA-indexed databases using keywords including “affective polarisation,” “digital political literacy,” “civic education,” “filter bubble,” and “democratic resilience,” yielding 36 articles meeting the inclusion criteria (peer-reviewed, 2017–2025, English and Indonesian). We applied policy analysis to Merdeka Curriculum documents for Pancasila and Civic Education. Findings indicate that youth vulnerability to pernicious polarisation is driven by a “triple vulnerability nexus” comprising algorithmic enclosure in digital public spheres, psychologically reinforced in-group/out-group identity dynamics, and a critical-thinking deficit in formal civic pedagogy. A Gap Analysis of the Merdeka Curriculum reveals that while its normative orientation toward Pancasila values is relatively strong, its implementation systematically avoids deliberative conflict and controversial political issues, leaving young citizens unprepared to navigate filter bubbles and partisan disinformation. This study proposes an original Digital Civic Resilience (DCR) Model as a transferable framework applicable to any electoral democracy confronting pernicious polarisation, with Indonesia providing the empirical grounding for its construction.