Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PETITA Journal of Innovation Research and Knowledge
Saidil Adri
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) SEBAGAI DASAR PENETAPAN HONORARIUM PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) Vicky Prayitno S; Saidil Adri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Association of Unit Owners and Residents of Condominiums (PPPSRS) is a legal entity established under Law Number 20 of 2011 concerning Condominiums, serving as a vehicle for unit owners and residents to manage common interests, including shared property, common areas, and common land. In practice, legal issues frequently arise concerning the validity of granting honorariums to the PPPSRS Management Board, given that such positions are essentially voluntary. This study analyzes the position of decisions made by the General Members' Meeting (RUA) as the legal basis for granting honorariums to the PPPSRS Management Board, using Organ Theory as an analytical framework within the law of legal entities. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, based on Organ Theory, PPPSRS as a legal entity can only act through its organs, namely the RUA as the highest organ, the Management Board as the executive organ, and the Supervisory Board as the oversight organ. The RUA holds attributive authority to determine the association's financial policies, including the amount of the Management Board's honorarium, as a consequence of its position as the highest organ representing the collective will of all members.
PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT PESISIR DALAM SENGKETA PENGADAAN LAHAN DI KEK MANDALIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Rian Rusmana Putra; Nidya Chandra Sekar Sari; Aisyah Chairil; Saidil Adri
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i1.9334

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat pesisir dalam sengketa pengadaan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam perspektif hukum Indonesia. Pembangunan KEK Mandalika sebagai proyek strategis nasional di sektor pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing daerah, tetapi pada saat yang sama menimbulkan konflik agraria yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir sebagai kelompok rentan. Bagi masyarakat pesisir, tanah tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga memiliki makna sosial, kultural, dan ekologis karena berkaitan dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, akses ke laut, dan keberlanjutan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara normatif telah memberikan dasar perlindungan HAM melalui instrumen konstitusi, hukum agraria, hukum HAM, hukum lingkungan, dan regulasi terkait pengadaan lahan, namun implementasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif. Dalam praktik pengadaan lahan di KEK Mandalika ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM, meliputi pelanggaran hak atas tanah, hak atas partisipasi, hak atas informasi, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas penghidupan, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan hukum, jaminan partisipasi masyarakat yang bermakna, pemberian kompensasi yang adil, serta pemulihan hak masyarakat pesisir agar pembangunan pariwisata berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial, penghormatan HAM, dan keberlanjutan.
Co-Authors Aisyah Chairil Nidya Chandra Sekar Sari Rian Rusmana Putra Vicky Prayitno S