Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Law & Policy Review
Vicky Prayitno S
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENGARUH KEPUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) YANG MENGURANGI HUKUMAN PELAKU KORUPSI TERHADAP PANDANGAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT DI INDONESIA Iber Dedy Kornel Tanesib; Dosma Pandapotan; Viky Prayitno
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dampak keputusan uji materiil yang meringankan hukuman bagi pelaku korupsi terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap sistem peradilan. Korupsi, yang secara luas dianggap sebagai kejahatan luar biasa, seharusnya mendapatkan penanganan khusus. Akan tetapi, putusan Mahkamah Agung yang sering kali tidak memenuhi ekspektasi masyarakat terkait keadilan dan efek jera justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.Perbedaan dalam penjatuhan hukuman di tingkat Mahkamah Agung memicu persepsi adanya ketidakadilan dan impunitas, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Data yang dianalisis dari putusan Mahkamah Agung serta survei kepercayaan publik menunjukkan bahwa ambiguitas dan kurangnya komunikasi dari Mahkamah Agung memperburuk persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa putusan PK yang meringankan hukuman menimbulkan dilema antara keadilan individual dan keadilan sosial, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas hukum dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti peningkatan transparansi dalam putusan PK, optimalisasi komunikasi publik, dan reformasi hukum guna memperkuat efek jera serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kata kunci: uji materiil (PK), korupsi, opini publik, kepercayaan publik, efek jera, kejahatan luar biasa, Mahkamah Agung.
Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang Immanuel, Limrogate; Adri, Saidil; Prayitno S, Vicky; Wahidi, Fadli Rahman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7334

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Kupang dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Permasalahan utama yang dihadapi adalah penyalahgunaan narkoba yang masih banyak ditemukan di kalangan remaja. Menurut laporan Narkoba tahun 2023 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), jumlah pengguna narkoba di dunia mencapai sekitar 263 juta orang, di mana ganja tercatat sebagai jenis narkoba yang paling banyak digunakan secara global. Menurut data terkini yang dipublikasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2025, tercatat sebanyak 9.348 kasus terkait narkotika telah ditangani di Indonesia, dengan jumlah tersangka mencapai 12.137 orang. Metode pelaksaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan siswa tentang penyalahgunaan narkoba dengan nilai rata-rata sebelum dilakukan sosialisasi yaitu 60,7 dan setelah dilakukan sosialisasi meningkat menjadi 87,5, serta terbentuknya kelompok satgas pencegahan penyalahgunaan narkoba. Temuan ini menjadi langkah awal dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja khususnya remaja wilayah Kabupaten Kupang.
Tangung Jawab Hukum Pengguna Media Sosial terhadap Konten yang dikirimkan Limrogate Immanuel; Yoldi Olpi Foenale; Vicky Prayitno
Journal of Law & Policy Review Vol 4, No 1 (2026): Journal of Law & Policy Review, June 2026
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v4i1.1167

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pengguna media sosial terhadap konten yang dikirimkan. Masalah difokuskan pada batas hukum kebebasan berekspresi di ruang digital serta unsur pertanggungjawaban pidana ketika suatu konten memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial merupakan ruang publik digital yang tetap berada dalam pengaturan hukum, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengguna media sosial dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan, memiliki kesalahan, mampu bertanggung jawab, serta terdapat hubungan antara konten yang dikirimkan dan akibat hukum yang timbul. Kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap konten digital harus dilakukan secara proporsional agar perlindungan masyarakat tidak mengabaikan kebebasan berekspresi.
KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA (RUA) SEBAGAI DASAR PENETAPAN HONORARIUM PENGURUS PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (PPPSRS) Vicky Prayitno S; Saidil Adri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Association of Unit Owners and Residents of Condominiums (PPPSRS) is a legal entity established under Law Number 20 of 2011 concerning Condominiums, serving as a vehicle for unit owners and residents to manage common interests, including shared property, common areas, and common land. In practice, legal issues frequently arise concerning the validity of granting honorariums to the PPPSRS Management Board, given that such positions are essentially voluntary. This study analyzes the position of decisions made by the General Members' Meeting (RUA) as the legal basis for granting honorariums to the PPPSRS Management Board, using Organ Theory as an analytical framework within the law of legal entities. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, based on Organ Theory, PPPSRS as a legal entity can only act through its organs, namely the RUA as the highest organ, the Management Board as the executive organ, and the Supervisory Board as the oversight organ. The RUA holds attributive authority to determine the association's financial policies, including the amount of the Management Board's honorarium, as a consequence of its position as the highest organ representing the collective will of all members.
Co-Authors Adri, Saidil Dosma Pandapotan Fadli Rahman Wahidi Immanuel, Limrogate Limrogate Immanuel Saidil Adri Yoldi Olpi Foenale