Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cross-border INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Yuniartik
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Religion Humanities Education Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF KHIYAR IN ONLINE SALES TRANSACTIONS: A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC ECONOMIC LAW AND LAW NO. 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION Yuniartik
International Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (INJOSS) Vol. 5 No. 3 (2026): INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)
Publisher : ADISAM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20805978

Abstract

The transformation of the global economic landscape through the e-commerce ecosystem has triggered a shift in consumer behavior from physical (brick-and-mortar) markets to the digital space. However, the remote and intangible nature of digital transactions presents legal challenges in the form of information asymmetry, which places consumers in a position of unequal bargaining power, particularly regarding the risks of hidden defects and discrepancies in product descriptions. This study aims to examine and compare consumer protection in e-commerce between national positive law and Sharia Economic Law. The research method used is a normative legal (literature review) approach, employing both a comparative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that both legal systems share a philosophical common ground in upholding transactional justice and reducing information asymmetry. Substantively, the regulations on the right to information and compensation in Articles 4 and 7 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) as well as the PMSE Government Regulation align with the flexibility of the legal institutions of Khiyar Ru'yah, Khiyar 'Aib, and Khiyar Syarat. The formal differences lie in the theological-moral foundation of khiyar versus the positivistic-secular nature of the UUPK, as well as the operational focus of khiyar on the independent status of contractual choice versus the UUPK's emphasis on strict liability following a loss. This study concludes that the architecture of modern digital e-commerce (features such as returns, refunds, and escrow accounts) actually facilitates the operational implementation of classical khiyar concepts, such that the harmonization of these two systems can strengthen the moral legitimacy and legal certainty of the digital commerce ecosystem in Indonesia.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG ARISAN ONLINE PADA APLIKASI WHATSAPP DI KECAMATAN SAMBAS Khairunnisa; Zarul Arifin; Yuniartik
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Arisan online melalui grup Whatsapp semakin berkembang karena pelaksanaannya praktis, menjangkau peserta dari dalam maupun luar kota, serta tidak memerlukan pertemuan langsung sebagaimana arisan konvensional. Keberhasilan pelaksanaan arisan online mendorong munculnya praktik lelang arisan online pada grup Whatsapp di Kecamatan Sambas sehingga perlu dikaji dari sisi mekanisme dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian bertujuan mengetahui praktik lelang arisan online pada aplikasi Whatsapp di Kecamatan Sambas serta menelaah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan lelang arisan dilakukan melalui promosi admin/owner di media sosial dan penawaran personal, disertai janji keuntungan jutaan rupiah bagi pembeli lelang, pelaksanaan lelang atas kemauan anggota, arahan transfer segera setelah kesepakatan tercapai, serta perbedaan jangka waktu penerimaan hasil lelang. Tinjauan hukum Islam menunjukkan adanya unsur gharar pada ketidakjelasan jumlah setoran dan perbedaan total keuntungan peserta akibat penambahan maupun pengurangan harga lelang, unsur maysir pada sistem tawaran harga setiap periode untuk menentukan pembeli lelang, serta unsur riba pada penerimaan uang arisan pembeli lelang yang melebihi jumlah setoran yang dibayarkan.
TINDAKAN PENYALAHGUNAAN FOTO WAJAH SESEORANG SEBAGAI STIKER WHATSAPP ANALISIS PASAL 26 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Putri Febriani Sari; Tamrin Muhsin; Yuniartik
Cross-border Vol. 9 No. 2 (2026): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyalahgunaan foto wajah seseorang sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan pemiliknya berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengkaji bentuk persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, apakah harus diberikan secara tertulis atau dapat dilakukan secara tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis literatur hukum, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto wajah seseorang sebagai stiker WhatsApp tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi dan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE apabila memenuhi tiga unsur, yaitu penggunaan informasi melalui media elektronik, informasi tersebut merupakan data pribadi milik orang lain, dan tidak adanya persetujuan dari pemilik data. Persetujuan merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya penggunaan data pribadi dalam media elektronik. Persetujuan pada prinsipnya dapat diberikan secara tertulis maupun tidak tertulis sepanjang dapat dibuktikan, namun idealnya diberikan secara eksplisit, baik melalui persetujuan tertulis, terekam, maupun secara elektronik atau nonelektronik sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak privasi pemilik data.
Co-Authors Khairunnisa Putri Febriani Sari Tamrin Muhsin Zarul Arifin