Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum (PAKEHUM)
Anaku Alana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Kewenangan Dpd Dalam Sistem Bikameral Lunak Indonesia: Memperkuat Representasi Daerah Deizan Azriel Drahmasyfa; Laila Nur Fadila; Anaku Alana; Muhammad Renaldi Jaelani
Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): PAKEHUM - Desember
Publisher : CV. SINAR HOWUHOWU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70134/pakehum.v2i3.850

Abstract

Indonesia’s soft bicameral system places the Regional Representative Council in a functionally weak position compared to the House of Representatives, limiting territorial representation. This normative-legal study analyzes legislation, constitutional doctrine, and comparative bicameral systems to reconstruct the DPD’s powers without altering the presidential principle. Historically, the DPD emerged from a political compromise between decentralization demands and efforts to preserve DPR supremacy. Constitutionally, restrictions in Article 22D of the 1945 Constitution create a subordinated status at odds with territorial representation. Recommended reconstruction includes strengthening sectoral legislative rights, substantive oversight over central policies affecting regions, and binding consultative rights on fiscal policy and regional autonomy. These measures are expected to enhance the DPD’s political legitimacy, promote distributive justice among regions, and improve the constitutional system’s adaptability to complex center–region relations under broad autonomy. The study concludes that, without constitutional empowerment and internal institutional reform, Indonesia’s bicameralism will remain asymmetric and symbolic; therefore limited constitutional amendment and internal reform are necessary for the DPD to act as a genuine co-legislator on regional sectoral matters. 
Implementasi Pasal 95-105 UU Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Konten Kreator Digital di Platform Youtube Pariwusiana Anwar; Aisyah Nurmala Hidayati; Anaku Alana; Ikhwan Aulia Fatahillah
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pesat platform digital, khususnya YouTube, telah melahirkan konten kreator sebagai aktor penting dalam ekonomi kreatif berbasis digital. Namun, kemudahan reproduksi dan distribusi konten di ruang siber juga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang berdampak langsung terhadap hak ekonomi kreator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 95–105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi konten kreator digital di platform YouTube. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, ganti rugi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, implementasinya di ruang digital masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan yurisdiksi lintas negara, anonimitas pelaku, serta ketergantungan pada kebijakan internal platform seperti Content ID. Selain itu, terdapat kesenjangan antara mekanisme hukum nasional dengan sistem otomatis platform yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreator. Upaya perlindungan hak cipta perlu dilakukan melalui kombinasi strategi preventif dan represif, baik melalui instrumen hukum seperti gugatan perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, maupun melalui pemanfaatan teknologi digital seperti sistem deteksi konten dan fitur takedown. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara regulasi nasional dan kebijakan platform digital, penguatan mekanisme penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta peningkatan literasi hukum bagi konten kreator guna mewujudkan perlindungan hak ekonomi yang efektif dan berkelanjutan di era digital.
Co-Authors Aisyah Nurmala Hidayati Deizan Azriel Drahmasyfa Ikhwan Aulia Fatahillah Laila Nur Fadila Muhammad Renaldi Jaelani Pariwusiana Anwar