Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paradigma Journal of Administration
Imran Ismail
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Digitalisasi Layanan Smart Office Pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nurliah T Nurliah; Juharni Juharni; Imran Ismail
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8138

Abstract

Transformasi digital pemerintahan merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat, proses penerapan, dampak, dan kendala digitalisasi layanan Smart Office pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pejabat struktural, staf administrasi, operator aplikasi Smart Office, dan pengguna layanan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Smart Office mendukung percepatan proses administrasi persuratan, disposisi digital, pelacakan dokumen secara real-time, pengurangan penggunaan kertas, serta peningkatan efisiensi koordinasi antarunit kerja. Proses penerapan dilakukan secara bertahap melalui dukungan regulasi, penyediaan infrastruktur teknologi, sosialisasi, pelatihan, dan adaptasi aparatur. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan, error sistem, keterbatasan kapasitas server, literasi digital aparatur yang belum merata, dan budaya kerja manual. Penelitian ini menegaskan bahwa Smart Office efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, tetapi memerlukan penguatan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, SOP penggunaan, dan evaluasi sistem secara berkala. Digital transformation in government is an essential part of bureaucratic reform aimed at improving the effectiveness, efficiency, transparency, and accountability of public administration. This study aims to analyze the benefits, implementation process, impacts, and challenges of digitalization of the Smart Office service in the Bureau of Government and Regional Autonomy, Regional Secretariat of South Sulawesi Province. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving structural officials, administrative staff, Smart Office application operators, and service users. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that Smart Office implementation supports faster correspondence administration, digital disposition, real-time document tracking, reduced paper use, and improved coordination efficiency among work units. The implementation process was carried out gradually through regulatory support, the provision of technological infrastructure, socialization, training, and personnel adaptation. However, several challenges remain, including network disruptions, system errors, limited server capacity, uneven digital literacy among personnel, and a persistent manual work culture. This study confirms that Smart Office effectively supports electronic-based government governance, but requires stronger infrastructure, human resource capacity, operational procedures, and regular system evaluation.
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Dan Kualitas Pelayanan di RSUD Regional La Mappapenning Bone Muh. Yudhi Setyawan Irfan; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8983

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kedisiplinan dan kualitas pelayanan di RSUD Regional La Mappapenning Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, termasuk data absensi elektronik e-SIAP periode Januari–Agustus 2025. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin telah berjalan secara administratif melalui penerapan e-SIAP, pengawasan internal, serta pemberian sanksi dan penghargaan. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam membentuk disiplin substantif karena masih berorientasi pada kepatuhan terhadap kehadiran. Faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi meliputi kepemimpinan, konsistensi pengawasan, komunikasi kebijakan, dan budaya kerja organisasi. Dampak kebijakan terlihat pada peningkatan kepatuhan administratif, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kesiapan kerja, ketepatan waktu pelayanan, dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi disiplin administratif dengan indikator kinerja substantif serta penguatan budaya kerja profesional. This study aims to analyze the implementation of the civil servant discipline policy to improve employee discipline and service quality at La Mappapenning Regional Hospital, Bone. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, including electronic attendance records from the e-SIAP system for the period of January to August 2025. Data were analyzed using Miles and Huberman’s interactive model, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the discipline policy has been administratively implemented through the e-SIAP system, internal supervision, and the application of sanctions and rewards. However, its implementation has not been fully effective in developing substantive discipline, as it remains oriented toward attendance compliance. The effectiveness of policy implementation is influenced by leadership, consistency of supervision, policy communication, and organizational work culture. The policy has improved administrative compliance, particularly employee attendance, but has not fully enhanced work readiness, service punctuality, and consistency in task performance. This study highlights the need to integrate administrative discipline with substantive performance indicators and strengthen a professional work culture.
Strategi Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT PLN (Persero) Gardu Induk Bakaru 150 kV Kabupaten Pinrang Yusril Imam Wahyudi; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8985

Abstract

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek strategis dalam operasional sektor ketenagalistrikan karena berkaitan dengan pengendalian risiko kerja di lingkungan bertegangan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan K3, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi peningkatan K3 di PT PLN (Persero) Gardu Induk Bakaru 150 kV Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi unsur manajemen, pengawas K3, dan pekerja lapangan. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 telah berjalan cukup baik melalui ketersediaan SOP, penggunaan alat pelindung diri, penerapan SMK3, dukungan manajemen, dan tenaga kerja bersertifikasi. Namun, masih terdapat kelemahan berupa kepatuhan pekerja yang belum merata, pengawasan lapangan yang terbatas, dan pelatihan K3 yang belum rutin. Strategi peningkatan K3 diarahkan pada optimalisasi SMK3, penguatan budaya keselamatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan pengawasan dan audit K3 secara berkala, serta penguatan kepatuhan terhadap SOP dan penggunaan alat pelindung diri. Occupational Safety and Health (OSH) is a strategic aspect of electricity sector operations because it is closely related to risk control in high-voltage work environments. This study aims to analyze OSH implementation, identify internal and external factors affecting it, and formulate strategies to improve OSH at the PT PLN (Persero) Bakaru 150 kV Substation in Pinrang Regency. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving management personnel, OSH supervisors, and field workers. The data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and SWOT analysis. The findings show that OSH implementation has been relatively good, as evidenced by the availability of standard operating procedures, the use of personal protective equipment, the implementation of an OSH management system, management support, and certified workers. However, several weaknesses remain, including uneven worker compliance, limited field supervision, and irregular OSH training. The strategies for improving OSH are directed toward optimizing the OSH management system, strengthening safety culture, improving human resource competence, implementing regular OSH supervision and audits, and reinforcing compliance with standard operating procedures and the use of personal protective equipment.
Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Penurunan Stunting Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Antonius Anny; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung penurunan stunting di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pangan, memperkuat distribusi pangan ke wilayah terpencil, mendorong pemanfaatan pangan lokal, mengembangkan diversifikasi pangan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan edukasi gizi. Upaya tersebut mendukung penurunan stunting karena ketahanan pangan rumah tangga berhubungan erat dengan ketersediaan pangan bergizi, kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan, dan perubahan perilaku konsumsi. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai, pola produksi pangan yang masih tradisional, keterbatasan distribusi dan logistik, lemahnya koordinasi program, serta keterbatasan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa penurunan stunting di Kabupaten Sorong Selatan memerlukan penguatan konvergensi lintas sektor, perbaikan sistem distribusi pangan, peningkatan infrastruktur pangan, pemanfaatan pangan lokal, serta edukasi gizi berkelanjutan bagi masyarakat. This study aims to analyze the role of the Food Security Agency in supporting stunting reduction in South Sorong Regency, Southwest Papua Province, and to identify the barriers to achieving regional food security. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the Food Security Agency plays a role in improving food accessibility, strengthening food distribution to remote areas, promoting the use of local food resources, developing food diversification, and enhancing human resource capacity through training and nutrition education. These efforts support stunting reduction because household food security is closely related to the availability of nutritious food, people’s ability to access food, and changes in consumption behavior. However, program implementation has not been fully optimal due to several barriers, including difficult geographical conditions, inadequate infrastructure, traditional food production patterns, limited distribution and logistics, weak program coordination, and limited organizational and human resource capacity. This study emphasizes that reducing stunting in South Sorong Regency requires stronger cross-sectoral convergence, improved food distribution systems, enhanced food infrastructure, the utilization of local food resources, and continuous nutrition education for the community.
Motivasi Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Mopfiyanto Ramadhan; Imran Ismail; Juharni Juharni
Paradigma Journal of Administration Vol. 4 No. 1 (2026): Paradigma Journal of Administration, Juni 2026
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v4i1.8995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi kerja pegawai dalam pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan perspektif Teori Dua Faktor Herzberg. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan lima informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kombinasi faktor motivator dan faktor pemeliharaan. Faktor pemeliharaan, seperti kejelasan tugas dan tanggung jawab, kondisi kerja yang baik, regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai, telah berfungsi relatif baik dalam menjaga stabilitas kerja dan mencegah ketidakpuasan. Namun, faktor motivator, seperti prestasi kerja, pengakuan formal, pekerjaan itu sendiri, serta pengembangan dan kemajuan karier, belum sepenuhnya optimal dalam mendorong motivasi intrinsik pegawai. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi, dan rendahnya tanggung jawab sebagian pegawai. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong memerlukan strategi manajerial yang berorientasi pada penguatan motivasi intrinsik, sistem penghargaan berbasis kinerja, dan pengembangan kompetensi pegawai. This study aims to analyze employee work motivation in public service at Tenggarong District, Kutai Kartanegara Regency, from the perspective of Herzberg’s Two-Factor Theory. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving five purposively selected informants. The findings show that a combination of motivator and hygiene factors influences employee work motivation. Hygiene factors, such as task clarity, responsibility, working conditions, clear regulations, competent human resources, and adequate facilities and infrastructure, have functioned relatively well in maintaining work stability and preventing dissatisfaction. However, motivational factors, including work achievement, formal recognition, the work itself, and career development and advancement, have not been fully optimized to strengthen employees’ intrinsic motivation. The inhibiting factors identified include weak supervision, limited coordination, and low responsibility among some employees. This study confirms that improving public service quality in Tenggarong District requires managerial strategies oriented toward strengthening intrinsic motivation, implementing performance-based recognition systems, and developing employee competencies.
Co-Authors Antonius Anny Juharni Juharni Mopfiyanto Ramadhan Muh. Yudhi Setyawan Irfan Nurliah T Nurliah Yusril Imam Wahyudi