Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fitriliana Fitriliana; Lisnawati Lisnawati; Murnia Suri; Eva Susanna; Zawil Fadhli; Herawati Herawati
JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33143/jes.v11i2.6059

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman serius terhadap terpenuhinya hak-hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman dan bermartabat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menghambat proses pendidikan serta perkembangan sosial peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam perspektif hukum Islam, serta mengkaji relevansi antara ketentuan hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diajarkan dalam Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual melalui prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'ird (perlindungan kehormatan), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) sebagai bagian dari maqasid syariah. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan hukum nasional yang menekankan pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam penyusunan kebijakan dan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan melalui pendidikan karakter, penguatan etika, serta peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Lingkungan Pendidikan, Hukum Islam.

KAJIAN HUKUM PERDATA ATAS PELANGGARAN HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PENDIDIKAN DASAR Zawil Fadhli; Herawati Herawati; Eva Susanna; Fitriliana Fitriliana; Muhammad Nur
JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE Vol 11, No 2 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33143/jes.v11i2.5539

Pelanggaran hak-hak anak dalam sistem pendidikan dasar merupakan isu yang sering kali tidak disadari oleh sekolah, guru, maupun orang tua. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara sekolah dan siswa menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pendidikan. Wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta kelalaian dalam memenuhi standar perlindungan anak dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi sekolah. Penelitian ini merupakan literature review yang mengkaji konsep-konsep hukum perdata terkait perlindungan anak, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di sekolah dasar, serta konsekuensi hukumnya. Kajian menunjukkan bahwa pelanggaran dapat berupa kelalaian pengawasan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran privasi anak, hingga tindakan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikis. Penelitian ini menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Kata kunci: hukum perdata, hak anak, pendidikan dasar, wanprestasi, perbuatan melawan hukum. Abstract Violations of children's rights within the elementary education system are often overlooked by schools, teachers, and even parents. From a civil law perspective, the legal relationship between the school and its students creates legal obligations that must be fulfilled by the educational provider. Breach of contract, tortious acts, and negligence in meeting child protection standards may give rise to civil liability for the school. This study is a literature review that examines civil law concepts related to child protection, the various forms of children’s rights violations occurring in elementary schools, and their legal consequences. The review indicates that such violations may include supervisory negligence, abuse of authority, violations of children’s privacy, and actions that cause physical or psychological harm. This study affirms that schools bear a legal responsibility to provide a safe, healthy, and supportive educational environment that fosters the optimal growth and development of children. Keywords: civil law, children's rights, elementary education, breach of contract, tort.

KAJIAN HUKUM PERDATA ATAS PELANGGARAN HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PENDIDIKAN DASAR Zawil Fadhli; Herawati Herawati; Eva Susanna; Fitriliana Fitriliana; Muhammad Nur
JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE Vol. 11 No. 2 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33143/jes.v11i2.5539

Pelanggaran hak-hak anak dalam sistem pendidikan dasar merupakan isu yang sering kali tidak disadari oleh sekolah, guru, maupun orang tua. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara sekolah dan siswa menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pendidikan. Wanprestasi, perbuatan melawan hukum, serta kelalaian dalam memenuhi standar perlindungan anak dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi sekolah. Penelitian ini merupakan literature review yang mengkaji konsep-konsep hukum perdata terkait perlindungan anak, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak di sekolah dasar, serta konsekuensi hukumnya. Kajian menunjukkan bahwa pelanggaran dapat berupa kelalaian pengawasan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran privasi anak, hingga tindakan yang menyebabkan kerugian fisik atau psikis. Penelitian ini menegaskan bahwa sekolah memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Kata kunci: hukum perdata, hak anak, pendidikan dasar, wanprestasi, perbuatan melawan hukum. Abstract Violations of children's rights within the elementary education system are often overlooked by schools, teachers, and even parents. From a civil law perspective, the legal relationship between the school and its students creates legal obligations that must be fulfilled by the educational provider. Breach of contract, tortious acts, and negligence in meeting child protection standards may give rise to civil liability for the school. This study is a literature review that examines civil law concepts related to child protection, the various forms of children’s rights violations occurring in elementary schools, and their legal consequences. The review indicates that such violations may include supervisory negligence, abuse of authority, violations of children’s privacy, and actions that cause physical or psychological harm. This study affirms that schools bear a legal responsibility to provide a safe, healthy, and supportive educational environment that fosters the optimal growth and development of children. Keywords: civil law, children's rights, elementary education, breach of contract, tort.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fitriliana Fitriliana; Lisnawati Lisnawati; Murnia Suri; Eva Susanna; Zawil Fadhli; Herawati Herawati
JOURNAL OF EDUCATION SCIENCE Vol. 11 No. 2 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33143/jes.v11i2.6059

Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terus mengalami peningkatan dan menjadi ancaman serius terhadap terpenuhinya hak-hak peserta didik untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman dan bermartabat. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga menghambat proses pendidikan serta perkembangan sosial peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam perspektif hukum Islam, serta mengkaji relevansi antara ketentuan hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip perlindungan yang diajarkan dalam Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual melalui prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'ird (perlindungan kehormatan), dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) sebagai bagian dari maqasid syariah. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan hukum nasional yang menekankan pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, serta pemulihan hak-hak korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam penyusunan kebijakan dan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan melalui pendidikan karakter, penguatan etika, serta peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Lingkungan Pendidikan, Hukum Islam.

KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK TERSANGKA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Zawil Fadhli; Hasyimi Pradana; Eva Susanna; Fitriliana; Tila Nelvia
JOURNAL OF LAW AND GOVERNMENT SCIENCE Vol. 12 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi sebagai hak tersangka berdasarkan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya publikasi identitas, foto, dan data pribadi tersangka oleh aparat penegak hukum maupun media massa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan hak atas privasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum mengatur secara spesifik perlindungan data pribadi tersangka dalam proses peradilan pidana, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga belum memberikan batasan yang tegas mengenai publikasi identitas tersangka. Kondisi tersebut menimbulkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengabaikan hak privasi serta menggeser asas praduga tak bersalah menjadi presumption of guilt melalui pembentukan opini publik. Penelitian ini menawarkan harmonisasi pengaturan antara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan pembatasan publikasi data pribadi tersangka, penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas, serta mekanisme rehabilitasi hak atas data pribadi guna mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

PENYULUHAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA GUNA MENINGKATKAN CINTA TANAH AIR DI DESA GELE Hasyimi Pradana; Zawil Fadhli; Fitriliana; Eva Susanna
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG PENDIDIKAN Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL 2026
Publisher : Universitas Ubudiyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kesadaran hukum mengenai wawasan kebangsaan dan kewajiban bela negara di tingkat perdesaan sering kali mengalami degradasi akibat masifnya arus digitalisasi dan pemahaman masyarakat yang cenderung militeristis. Tujuan: Penelitian hukum empiris (socio-legal) ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memetakan pola akulturasi nilai bela negara ke dalam struktur hukum adat yang hidup (living law) di Desa Gele, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan subjek riset yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, meliputi aparatur desa, lembaga adat, tokoh pemuda, dan warga masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta penyebaran kuesioner pre-test dan post-test yang kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan indeks kesadaran hukum masyarakat pada empat aspek utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Efektivitas penanaman nilai bela negara non-militer ini tercapai secara organik karena berhasil diintegrasikan dengan falsafah kepemimpinan tradisional masyarakat Gayo, yaitu Sarak Opat (Reje, Petue, Imem, dan Rakyat). Simpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kesadaran hukum nasional di daerah otonom khusus akan mencapai efektivitas tertinggi apabila diakomodasikan melalui pintu revitalisasi kearifan lokal (local wisdom) yang dihormati oleh masyarakat setempat.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search