Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Syachdin
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 116/PID.B/2025/PN PALU Dewi Amalia Purnamasari; Amirrudin Hanafi; Syachdin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku concursus serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian secara berlanjut berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara 14 tahun. Hakim memilih menerapkan lex spesialis UU PKDRT daripada Pasal 338 KUHP karena adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana meskipun memiliki riwayat gangguan jiwa, berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatannya bukan manifestasi langsung dari gangguannya. Kesimpulan utama penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan melakukan kekerasan dan kemampuan bertanggung jawab, namun terdapat ketidakselarasan normatif antara penggunaan Pasal 65 ayat (1) KUHP (concursus realis) dengan amar putusan yang menyebut “perbuatan berlanjut”, serta pertimbangan hakim yang kurang komprehensif dalam mengidentifikasi keadaan memberatkan seperti status korban anak di bawah umur.
Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Proses Penentuan Status Tersangka pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Febriyana Pita Mantong; Syachdin; Muh Fikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7274

Abstract

This study aims to analyze the obstacles faced by law enforcement officers in the process of determining suspects in narcotics abuse cases and to examine the efforts that can be undertaken to overcome such challenges. The determination of a suspect constitutes a crucial stage in the criminal justice process, which must be carried out based on sufficient evidence in accordance with statutory regulations to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights. This research employs a normative legal research method by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials were collected through library research by reviewing legislation, legal doctrines, court decisions, and relevant literature concerning narcotics abuse offenses.The findings reveal that law enforcement officers encounter various obstacles in the process of determining suspects, including limited evidence, difficulties in obtaining relevant witness testimonies, differing interpretations of the elements of narcotics-related crimes, and the complexity of narcotics distribution networks involving multiple parties. Furthermore, the need to safeguard suspects’ rights and comply with adequate evidentiary standards presents additional challenges in the suspect determination process. In conclusion, the determination of suspects in narcotics abuse cases requires accuracy and prudence on the part of law enforcement officers to prevent violations of human rights and procedural errors. Strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of law enforcement personnel, and improving evidentiary mechanisms are essential measures to support the effectiveness of narcotics law enforcement.
Proses Penyelidikan Penyidik Terhadap Anak Tersangka Kasus Narkoba Di Morowali Utara Venessa Maharani; Syachdin; Muh Fikri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7276

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan terhadap anak yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Morowali Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak tersangka kasus narkoba di Morowali Utara pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penerapan diversi, pendampingan oleh orang tua atau wali, serta keterlibatan pembimbing kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme diversi, serta minimnya fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait turut mempengaruhi efektivitas proses penanganan perkara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prosedur penyelidikan dan penyidikan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, implementasinya masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal perlindungan hak anak dan optimalisasi diversi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berkeadilan
Co-Authors Amirrudin Hanafi Dewi Amalia Purnamasari Febriyana Pita Mantong Muh Fikri Venessa Maharani