Ihdan Fadli
Universitas Pamulang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kegiatan Magang dalam Pengawasan Pelayanan Publik di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Ihdan Fadli; Zakaria Habib Al-Raz'ie
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 4 (2026): Edisi: Juli-September
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan mekanisme kerja Ombudsman Republik Indonesia dalam mengawasi pelayanan publik, khususnya di tingkat perwakilan daerah.Ombudsman merupakan lembaga independen yang berwenang mengawasi dugaan maladministrasi oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta penyelenggara layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dil-akukan melalui tiga tahap utama: penerimaan dan verifikasi laporan, pemeriksaan, serta resolusi dan monitoring. Jika ditemukan maladministrasi, Ombudsman dapat melakukan mediasi, ajudikasi khusus, atau mengeluarkan rekomendasi. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam pencegahan melalui edukasi publik, penilaian kepatuhan, dan koordinasi antar instansi. Dengan prinsip transparansi, akuntabili-tas, dan profesionalisme, Ombudsman berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Tinjauan Pelayanan Publik atas Penonaktifan 179 Ribu Peserta BPJS PBI-JK Kabupaten Lebak Ihdan Fadli
Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: April-Juni
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta, khususnya bagi masyarakat miskin melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Namun, pada awal 2026 terjadi penonaktifan massal kepesertaan PBI-JK di Kabupaten Lebak yang menimbulkan berbagai masalah akses layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan tersebut serta mengkaji indikasi maladministrasi dalam sosialisasi dan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat terdampak, pihak BPJS Kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonaktifan massal dipicu pemutakhiran data melalui DTSEN berdasarkan kebijakan pemerintah pusat. Namun, lemahnya sosialisasi, terbatasnya akses informasi, dan kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan banyak warga tidak mengetahui perubahan status kepesertaannya, sehingga akses layanan kesehatan terganggu dan memunculkan indikasi maladministrasi.