Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Fidela Nur Aurelia
Universitas Riau
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Ricki Musliadi; Fidela Nur Aurelia; Meisa Rira Madhana; Zubel Delon Sawong Pakpahan; Endang Novita; Fazl Mawla Dini
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2055

Abstract

Penundaan berlarut merupakan bentuk maladministrasi yang dominan dikeluhkan masyarakat, termasuk di Provinsi Riau. Praktik tersebut mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara dan belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau terhadap kepatuhan penyelenggara layanan dalam melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penundaan berlarut di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor kepatuhan dan hambatan instansi terlapor. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data dari wawancara terstruktur, studi dokumentasi LHP, statistik pengaduan periode 2022–2024, dan observasi lapangan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 49 pengaduan penundaan berlarut selama 2022–2024, dengan 25 kasus atau 51% diselesaikan melalui pemenuhan tindakan korektif setelah terbukti mengandung maladministrasi. Penanganan laporan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melalui verifikasi, pemeriksaan substantif, dan monitoring kepatuhan. Efektivitas LHP dipengaruhi substansi hukum berupa lemahnya daya paksa dan ketiadaan sanksi eksekusi langsung; struktur hukum berupa keterbatasan SDM Ombudsman Riau; serta budaya hukum berupa rendahnya konsistensi aparatur mematuhi standar waktu pelayanan. Penguatan ketiga faktor tersebut secara simultan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Selain itu, sinergi dengan pengawas internal instansi diperlukan agar tindak lanjut LHP berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.
Transformasi UMKM Menuju Ekonomi Digital: Implementasi QRIS di Desa Batu Belah oleh Mahasiswa KKN MBKM FH UNRI dalam Bingkai Regulasi Hukum Sistem Pembayaran Ricki Musliadi; Yuandha Markalino; Daniel Joenathan Tambunan; Meri Yulia Susanti; Christin Amelia Carolina Napitupulu; Muhammad Novan Anugerah Panggabean; Kristesya Veronika Br. Sihombing; Ayu Septhia; Fidela Nur Aurelia; Daniel Novaldo Haposan Simanjuntak; Marsya Awalia Putri
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.291-296

Abstract

The 2025 Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata - KUKERTA) of the Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) at Universitas Riau is an implementation of the Three Pillars of Higher Education, specifically community service. The 2025 UNRI KUKERTA Program serves as a platform for students to learn and contribute simultaneously, absorbing real-world societal issues, and applying knowledge through tangible community empowerment to generate programs that are feasible, acceptable, participatory, and sustainable. Batu Belah Village, Kampar District, Kampar Regency, possesses MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) with significant potential for development, yet their operations remain largely confined to conventional cash-based transactions. Low digital literacy, limited understanding of legal regulations, and inadequate supporting facilities hinder the adoption of QRIS-based digital payment systems. Through the KKN program, students implemented a participatory and educational approach encompassing socialization, technical training, direct mentoring, and monitoring and evaluation to enhance MSMEs' practical understanding and capability in utilizing QRIS. As a result, MSME actors in Batu Belah Village successfully created QRIS accounts independently, understood digital transaction mechanisms, and began integrating non-cash payments into their business operations. The conclusion of this activity indicates that student-led, community-based mentoring not only accelerates the adoption of digital payment technology but also strengthens the foundation for transforming the MSME economy towards an inclusive and sustainable digital ecosystem, supported by a clear legal-regulatory framework.
Co-Authors Ayu Septhia Christin Amelia Carolina Napitupulu Daniel Joenathan Tambunan Daniel Novaldo Haposan Simanjuntak Endang Novita Fazl Mawla Dini Kristesya Veronika Br. Sihombing Marsya Awalia Putri Meisa Rira Madhana Meri Yulia Susanti Muhammad Novan Anugerah Panggabean Ricki Musliadi Yuandha Markalino Zubel Delon Sawong Pakpahan