Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unri Conference Series: Community Engagement Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Fazl Mawla Dini
Universitas Riau
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penanganan Maladministrasi Penundaan Berlarut oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Ricki Musliadi; Fidela Nur Aurelia; Meisa Rira Madhana; Zubel Delon Sawong Pakpahan; Endang Novita; Fazl Mawla Dini
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkhkp.v3i2.2055

Abstract

Penundaan berlarut merupakan bentuk maladministrasi yang dominan dikeluhkan masyarakat, termasuk di Provinsi Riau. Praktik tersebut mencerminkan disfungsi hukum administrasi negara dan belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penanganan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau terhadap kepatuhan penyelenggara layanan dalam melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait penundaan berlarut di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor kepatuhan dan hambatan instansi terlapor. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data dari wawancara terstruktur, studi dokumentasi LHP, statistik pengaduan periode 2022–2024, dan observasi lapangan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 49 pengaduan penundaan berlarut selama 2022–2024, dengan 25 kasus atau 51% diselesaikan melalui pemenuhan tindakan korektif setelah terbukti mengandung maladministrasi. Penanganan laporan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 melalui verifikasi, pemeriksaan substantif, dan monitoring kepatuhan. Efektivitas LHP dipengaruhi substansi hukum berupa lemahnya daya paksa dan ketiadaan sanksi eksekusi langsung; struktur hukum berupa keterbatasan SDM Ombudsman Riau; serta budaya hukum berupa rendahnya konsistensi aparatur mematuhi standar waktu pelayanan. Penguatan ketiga faktor tersebut secara simultan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kota Pekanbaru. Selain itu, sinergi dengan pengawas internal instansi diperlukan agar tindak lanjut LHP berlangsung lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.
Inovasi Program Sosialisasi Anti-Bullying dan Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Kelompok Kukerta Desa Sipungguk sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Farhan Rizki Vermana; Separen Separen; Raja Siti Jalilah Nafisah; Naila Nafisa Zulfikar; Nazwa Syaidini; Hayat Yulanda; Faiqah Kania; Dimas Maulana Rasyidi; Mhd Aidil Ichwan; Nabila Rinaldi; Fazl Mawla Dini
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 7 (2025): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.7.157-164

Abstract

The anti-bullying and sexual violence prevention program carried out by community service students (Kukerta) in Sipungguk Village aims to increase community and student literacy on violence issues while supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The method applied was a community-based educational approach through participatory strategies such as poster installation, educational video screening, interactive discussions, and role-playing simulations. The program targeted elementary school students with age-appropriate materials. The results indicate an improvement in students’ understanding of bullying and sexual violence, including prevention measures. Furthermore, the program created a safe space for children to share experiences, foster empathy, and build courage to report incidents. This initiative aligns with SDG 4 (quality education), SDG 5 (gender equality), and SDG 16 (peace, justice, and strong institutions). The conclusion highlights that the combination of legal education and community empowerment provides a concrete contribution to developing a safe, inclusive, and sustainable social environment.
Co-Authors Dimas Maulana Rasyidi Endang Novita Faiqah Kania Farhan Rizki Vermana Fidela Nur Aurelia Hayat Yulanda Meisa Rira Madhana Mhd Aidil Ichwan Nabila Rinaldi Naila Nafisa Zulfikar Nazwa Syaidini Raja Siti Jalilah Nafisah Ricki Musliadi Separen, Separen Zubel Delon Sawong Pakpahan