Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Felycia Jessyca Maulana
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Penyalahgunaan Kekuasaan dan Fungsi Check and Balances DPRD dalam Kasus OTT Bupati Tulungagung Cantik Aurora Achmad; Rayhan Wahyu Dwi Putra; Felycia Jessyca Maulana; Aline Rasya Irwanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7573

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan daerah serta efektivitas dari fungsi check and balances Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui studi kasus Operasi tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo oleh KPK pada April 2026. Latar belakang penelitian ini merujuk pada tindak pidana korupsi oleh kepala daerah pasca reformasi, disertai dengan melemahnya pengawasan internal daerah meski secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang dipakai menggunakan normatif-empiris dengan analisis dekriptif kualitatif terhadap fakta hukum dan dokumen resmi terkait OTT Tulungagung, dengan hasil penelitian menunjukkan terkait bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati atas pemerasan terhadap 16 kepala Organisasi Perangkat daerah (ODP) dengan target dana sekitar Rp.5 Miliar disertai penyanderaan psikologis melalui surat pengunduran diri tanpa tanggal dan intervensi pada proyek pengadaan barang dan jasa. Penyebab high-cost politics karena dibawah kendali eksekutif drhingga reformasi sistemik berupa restrukturisasi Inspektorat Daerah agar bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri serta perlindungan hukum bagi whistleblower di lingkungan birokrasi sehingga memberikan kontribasi perbaikan tata kelola pemerintah bebas korupsi.
Pengabaian Putusan Hakim PTUN dalam Sengketa Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Perning, Kabupaten Nganjuk Erma Rahmawati; Felycia Jessyca Maulana; Amelia Rizkia Salsanila
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengabaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan putusan dalam sengketa pengangkatan perangkat desa di Desa Perning, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Secara normatif, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mewajibkan pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, Namun, hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan belum efektif karena tidak adanya mekanisme teknis eksekusi dan sanksi tegas. Penundaan pelaksanaan putusan PTUN Surabaya oleh Kepala Desa Perning menjadi contoh konkret pengabaian. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan eksekusi putusan PTUN untuk mewujudkan kepastian hukum dan supremasi hukum dalam administrasi pemerintahan.
Co-Authors Aline Rasya Irwanto Amelia Rizkia Salsanila Cantik Aurora Achmad Erma Rahmawati Rayhan Wahyu Dwi Putra