Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Aline Rasya Irwanto
Universitas Tidar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Penyalahgunaan Kekuasaan dan Fungsi Check and Balances DPRD dalam Kasus OTT Bupati Tulungagung Cantik Aurora Achmad; Rayhan Wahyu Dwi Putra; Felycia Jessyca Maulana; Aline Rasya Irwanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7573

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan daerah serta efektivitas dari fungsi check and balances Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui studi kasus Operasi tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo oleh KPK pada April 2026. Latar belakang penelitian ini merujuk pada tindak pidana korupsi oleh kepala daerah pasca reformasi, disertai dengan melemahnya pengawasan internal daerah meski secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang dipakai menggunakan normatif-empiris dengan analisis dekriptif kualitatif terhadap fakta hukum dan dokumen resmi terkait OTT Tulungagung, dengan hasil penelitian menunjukkan terkait bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh bupati atas pemerasan terhadap 16 kepala Organisasi Perangkat daerah (ODP) dengan target dana sekitar Rp.5 Miliar disertai penyanderaan psikologis melalui surat pengunduran diri tanpa tanggal dan intervensi pada proyek pengadaan barang dan jasa. Penyebab high-cost politics karena dibawah kendali eksekutif drhingga reformasi sistemik berupa restrukturisasi Inspektorat Daerah agar bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri serta perlindungan hukum bagi whistleblower di lingkungan birokrasi sehingga memberikan kontribasi perbaikan tata kelola pemerintah bebas korupsi.
Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Kasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Semarang Putusan PTUN Semarang Nomor 20/G/202/PTUN.SMG Irma Dwi Septiyani; Rizqi Agung Gilang Rhomadon; Aline Rasya Irwanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.581-590

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa administratif terkait sanksi disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) melalui analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. Konteks penelitian ini didasari oleh urgensi penerapan disiplin ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik (AUPB). Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup komponen legislatif, konseptual, dan studi kasus. Analisis menunjukkan bahwa keputusan Gubernur Jawa Tengah untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang berat terhadap pejabat sipil melanggar norma hukum dan nilai-nilai AUPB, khususnya prinsip kejelasan hukum, ketepatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keadilan. Panel hakim memutuskan bahwa proses pemeriksaan, pengumpulan fakta, dan landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi tidak dilakukan dengan cermat, proporsional, atau sesuai prosedur. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak putusan tersebut menyoroti peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengawas yudisial atas kegiatan administratif, guna menjaga akuntabilitas dan legalitas. Studi ini menekankan pentingnya pejabat aparatur sipil negara untuk bertindak hati-hati dalam menerapkan sanksi disiplin agar tidak melampaui wewenangnya, serta memperhatikan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keadilan.
Co-Authors Cantik Aurora Achmad Felycia Jessyca Maulana Irma Dwi Septiyani Rayhan Wahyu Dwi Putra Rizqi Agung Gilang Rhomadon