Sultan Rambe
Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Hukum Progresif dalam Mengadili Perkara Narkotika (Studi Komparatif Putusan Indonesia dan Amerika Serikat) Salman Alfarisi; Abdullah Khaliq; Abi Nubli; Sultan Rambe; Nuraini
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kaku terhadap delik penguasaan narkotika kerap memicu fenomena overkriminalisasi, di mana aparat penegak hukum mengorbankan keadilan substantif demi kepastian formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Hukum Progresif dalam memutus perkara penguasaan narkotika (Putusan PT Padang No. 138/PID.SUS/2026/PT PDG) serta mengkomparasikannya dengan doktrin di Amerika Serikat (United States v. Sean Jenkins). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PT Padang melakukan terobosan rule-breaking dengan menolak kedekatan fisik (mere proximity) sebagai dasar pemidanaan mutlak. Langkah aktivisme yudisial ini sejajar dengan doktrin constructive possession di Amerika Serikat yang secara ketat mensyaratkan adanya pembuktian niat jahat (mens rea) dan kehendak untuk mengendalikan (intent to control). Kesimpulannya, pengadilan harus mengedepankan paradigma Hukum Progresif untuk memutus rantai overkriminalisasi agar instrumen pemidanaan hanya menyasar pelaku dengan niat jahat yang sesungguhnya, bukan mengorbankan warga negara yang tidak bersalah akibat formalitas pasal.
Penghapusan Pidana Penjara dengan Minimum Khusus untuk Independensi Hakim dan Mengurangi Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan sultan rambe
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 10 (2026): Tema Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i10.3508

Abstract

Minimum sentences are regulated under Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. This provision reflects a retributive paradigm that may hinder the development of a criminal justice system oriented toward restorative justice. This study aims to analyze the current relevance of minimum sentences. It employs a normative juridical method using statutory, case and comparative approaches. The findings indicate that minimum sentences limit judicial independence in delivering proportionate decisions and contribute to prison overcrowding, highlighting the need to eliminating minimum sentences.