Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Rekonstruksi Batasan Hak Privasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Transaksi Elektronik Salman Alfarisi; Kartina Eka Ningsih; Firdaus
Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ Vol. 10 No. 1 (2026): dusk
Publisher : LP3M Universitas Al-Qolam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/intaj.v10i1.2459

Abstract

This research examines the urgency and offers a conceptual reconstruction of the regulatory protection of suspects' privacy rights in the investigation of electronic transaction-based narcotics crimes. Currently, there is a conflict of norm between the extensive interception authority of investigators under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the privacy rights guaranteed by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Through a normative legal research method utilizing statute and conceptual approaches, this study finds that current positive law, including the new Criminal Procedure Code (Law Number 20 of 2025), has not rigidly regulated the depth limits of digital data extraction. This legal vacuum legitimizes random fault-finding practices that potentially violate the principle of due process of law. Therefore, based on the Theory of Dignified Justice, this research recommends the need for a reconstruction of digital criminal procedural law. This reconstruction is realized through the integration of the data minimization principle, the implementation of specific court-issued digital extraction permit mechanisms, and the obligation to maintain system audit trails at every stage of the investigation. This aims to ensure a proportional balance between the effectiveness of combating narcotics crimes and the protection of human rights.
Penerapan Hukum Progresif dalam Mengadili Perkara Narkotika (Studi Komparatif Putusan Indonesia dan Amerika Serikat) Salman Alfarisi; Abdullah Khaliq; Abi Nubli; Sultan Rambe; Nuraini
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kaku terhadap delik penguasaan narkotika kerap memicu fenomena overkriminalisasi, di mana aparat penegak hukum mengorbankan keadilan substantif demi kepastian formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Hukum Progresif dalam memutus perkara penguasaan narkotika (Putusan PT Padang No. 138/PID.SUS/2026/PT PDG) serta mengkomparasikannya dengan doktrin di Amerika Serikat (United States v. Sean Jenkins). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PT Padang melakukan terobosan rule-breaking dengan menolak kedekatan fisik (mere proximity) sebagai dasar pemidanaan mutlak. Langkah aktivisme yudisial ini sejajar dengan doktrin constructive possession di Amerika Serikat yang secara ketat mensyaratkan adanya pembuktian niat jahat (mens rea) dan kehendak untuk mengendalikan (intent to control). Kesimpulannya, pengadilan harus mengedepankan paradigma Hukum Progresif untuk memutus rantai overkriminalisasi agar instrumen pemidanaan hanya menyasar pelaku dengan niat jahat yang sesungguhnya, bukan mengorbankan warga negara yang tidak bersalah akibat formalitas pasal.
A critique of legal positivism in law enforcement against narcotics abusers in Indonesia Salman Alfarisi; Kartina Eka Ningsih; Abdullah Khaliq
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 5 (2026): May 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i5.1152

Abstract

Law enforcement against narcotics abusers in Indonesia is predominantly characterized by a punitive approach, resulting in prison overcrowding, despite the normative legal framework adopting a double-track system. This practice is deeply rooted in the rigid paradigm of legal positivism adhered to by law enforcement officials. This study aims to (1) analyze Hans Kelsen's legal positivism within the practice of narcotics law enforcement, and (2) critique the application of this positivism in achieving substantive justice. This research employs a normative (doctrinal) legal method, utilizing a case approach (Samarinda District Court Decision No. 1045/Pid.Sus/2019/PN Smr) and a statutory approach. The findings reveal two key points. First, the practice of law enforcement officials strictly reflects Hans Kelsen's Pure Theory of Law, focusing solely on das Sollen (fulfillment of statutory elements) while disregarding das Sein (the sociological fact that the suspect is an abuser). Second, the decision analysis exposes a paradox: while the judge's considerations were non-positivistic (acknowledging the need for rehabilitation), the final verdict remained positivistic (imposing imprisonment) due to the failure to conduct an integrated assessment at the investigation stage. It is concluded that rigid legal positivism fails to achieve substantive justice and utility, prioritizing only procedural legal certainty.
Perbandingan Hukum Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Mekanisme Asesmen Terpadu Indonesia dengan CDT Portugal Salman Alfarisi
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 1, 2025
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v4i1.587

Abstract

Krisis kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia akibat perkara narkotika menunjukkan kesenjangan fundamental dengan konsep rehabilitasi dalam UU No. 35 Tahun 2009. Di sisi lain, Portugal berhasil menekan populasi penjara secara drastis melalui kebijakan dekriminalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan hukum antara mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) di Indonesia dengan Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência(CDT) di Portugal, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan efektivitas implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan perundang-undangan (statute approach). Analisis data kualitatif menggunakan Teori Perbandingan Hukum dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto secara terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TAT Indonesia tidak efektif akibat faktor hukum yang ambigu (dualisme punitif-rehabilitatif) ,dominasi faktor penegak hukum (BNN/Polri), dan output rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum. Sebaliknya, CDT Portugal efektif karena substansi hukumnya (UU 30/2000) jelas, desain kelembagaannya (di bawah Kementerian Kesehatan) berorientasi pada kesehatan publik, dan keputusannya bersifat final. Kegagalan Indonesia berakar pada pandangan yang masih melihat penyalahguna sebagai objek hukum, berbeda dengan Portugal yang memandangnya sebagai warga negara dengan hak atas kesehatan.