Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Abdullah Khaliq
Universitas Kutai Kartanegara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Hukum Progresif dalam Mengadili Perkara Narkotika (Studi Komparatif Putusan Indonesia dan Amerika Serikat) Salman Alfarisi; Abdullah Khaliq; Abi Nubli; Sultan Rambe; Nuraini
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan kaku terhadap delik penguasaan narkotika kerap memicu fenomena overkriminalisasi, di mana aparat penegak hukum mengorbankan keadilan substantif demi kepastian formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Hukum Progresif dalam memutus perkara penguasaan narkotika (Putusan PT Padang No. 138/PID.SUS/2026/PT PDG) serta mengkomparasikannya dengan doktrin di Amerika Serikat (United States v. Sean Jenkins). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PT Padang melakukan terobosan rule-breaking dengan menolak kedekatan fisik (mere proximity) sebagai dasar pemidanaan mutlak. Langkah aktivisme yudisial ini sejajar dengan doktrin constructive possession di Amerika Serikat yang secara ketat mensyaratkan adanya pembuktian niat jahat (mens rea) dan kehendak untuk mengendalikan (intent to control). Kesimpulannya, pengadilan harus mengedepankan paradigma Hukum Progresif untuk memutus rantai overkriminalisasi agar instrumen pemidanaan hanya menyasar pelaku dengan niat jahat yang sesungguhnya, bukan mengorbankan warga negara yang tidak bersalah akibat formalitas pasal.
Hak Politik Mantan Terpidana Narkotika dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina) Salman Alfarisi; Abdullah Khaliq; Rusnadi Aji Johansyah; Sultan Rambe; Evin Dwi Nugroho; Muhammad Hasbas
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkomparasikan proporsionalitas pengaturan syarat pencalonan kepala daerah bagi mantan narapidana kejahatan luar biasa (narkotika) di Indonesia dan Filipina guna mengetahui benturan antara pelindungan hak asasi politik dengan tuntutan masyarakat atas pemerintahan yang berintegritas. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, permasalahan tersebut dibedah secara kualitatif-preskriptif menggunakan pisau analisis Teori Proporsionalitas Robert Alexy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara masih belum memenuhi asas keharusan (necessity) dalam membatasi hak politik. Filipina terhambat oleh aturan prosedural kaku yang mewajibkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), sedangkan di Indonesia, syarat ideal masa jeda tunggu lima tahun justru terhambat oleh ketidakkonsistenan regulasi teknis dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui praktik celah hukum. Kesimpulannya, mengacu pada parameter keseimbangan hak (proportionality stricto sensu), hak asasi individual pelaku kejahatan narkotika mutlak harus tunduk demi melindungi kepentingan masyarakat luas sehingga formulasi hukum ke depan wajib menutup celah prosedur inkracht maupun kompromi administratif penyelenggara pemilu.
Co-Authors Abi Nubli Evin Dwi Nugroho Muhammad Hasbas Nuraini Rusnadi Aji Johansyah Salman Alfarisi Sultan Rambe