<![CDATA[Penerapan kaku terhadap delik penguasaan narkotika kerap memicu fenomena overkriminalisasi, di mana aparat penegak hukum mengorbankan keadilan substantif demi kepastian formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Hukum Progresif dalam memutus perkara penguasaan narkotika (Putusan PT Padang No. 138/PID.SUS/2026/PT PDG) serta mengkomparasikannya dengan doktrin di Amerika Serikat (United States v. Sean Jenkins). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan PT Padang melakukan terobosan rule-breaking dengan menolak kedekatan fisik (mere proximity) sebagai dasar pemidanaan mutlak. Langkah aktivisme yudisial ini sejajar dengan doktrin constructive possession di Amerika Serikat yang secara ketat mensyaratkan adanya pembuktian niat jahat (mens rea) dan kehendak untuk mengendalikan (intent to control). Kesimpulannya, pengadilan harus mengedepankan paradigma Hukum Progresif untuk memutus rantai overkriminalisasi agar instrumen pemidanaan hanya menyasar pelaku dengan niat jahat yang sesungguhnya, bukan mengorbankan warga negara yang tidak bersalah akibat formalitas pasal.]]>
Copyrights © 2026
