Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum
Henry E. Tambunan
Universitas Borobudur
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Regulasi Koperasi Desa Berbasis Prinsip Good Cooperative Governance dalam Sistem Hukum Indonesia Ade Netra Kartika; Henry E. Tambunan; Revi Aditya Pertiwi; Elang Mohammad Arjuna Kanoman; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2387

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi rekonstruksi regulasi koperasi desa berbasis prinsip Good Cooperative Governance sebagai upaya memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi desa dalam sistem hukum Indonesia. Koperasi desa menghadapi berbagai persoalan normatif, mulai dari disharmoni antara UU Perkoperasian, UU Desa, dan regulasi teknis, hingga lemahnya pengaturan mengenai transparansi, akuntabilitas, audit, serta perlindungan anggota. Ketidaktegasan relasi kewenangan antara pemerintah desa, Dinas Koperasi, dan kementerian terkait menciptakan kondisi pengawasan yang tidak efektif, sementara ketiadaan norma konflik kepentingan dan standardisasi fungsi pengurus meningkatkan potensi moral hazard. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan analisis empiris terbatas untuk mengidentifikasi akar masalah regulasi serta merumuskan model pembaruan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan koperasi desa. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan koperasi, serta literatur mengenai tata kelola dan teori pembangunan hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi substansi hukum melalui penguatan norma transparansi, partisipasi anggota, serta kewajiban audit; rekonstruksi struktur kelembagaan melalui pengawasan berlapis dan sinergi antarinstansi; serta rekonstruksi kultur hukum melalui peningkatan literasi hukum dan keuangan bagi anggota serta penerapan kode etik pengurus. Penelitian ini menawarkan model regulasi ideal koperasi desa yang sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, selaras dengan UU Desa, dan kompatibel dengan standar internasional ICA dan ILO. Model tersebut diharapkan menjadi blueprint pembaruan regulasi koperasi desa pada tingkat nasional.
Politik Hukum Pengaturan Shadow Banking pada Platform Keuangan Digital dalam Menjamin Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Ade Netra Kartika; Henry E. Tambunan; Revi Aditya Pertiwi; Elang Mohammad Arjuna Kanoman; D. Andry Effendy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2389

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengaturan dan pengawasan shadow banking dalam transformasi sistem keuangan digital di Indonesia serta merumuskan model rekonstruksi hukum berbasis stabilitas sistem keuangan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang P2SK, dan berbagai regulasi keuangan digital lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan fintech lending, crypto lending, buy now pay later, dan platform intermediary digital telah melahirkan praktik shadow banking yang menjalankan fungsi quasi banking di luar sistem perbankan formal. Namun, sistem regulasi dan pengawasan di Indonesia masih bersifat sektoral dan berbasis institutional approach sehingga menimbulkan regulatory gap, regulatory overlap, dan regulatory arbitrage yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Risiko tersebut tercermin dari meningkatnya kasus fintech ilegal, gagal bayar digital lending, pencucian uang, cyber financial crime, dan contagion effect terhadap sektor keuangan formal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi politik hukum melalui pendekatan activity based regulation, integrated supervision, coordinated financial governance, dan risk based supervision guna mewujudkan sistem pengawasan keuangan digital yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
Co-Authors Ade Netra Kartika Amelia, Tina D. Andry Effendy Elang Mohammad Arjuna Kanoman Revi Aditya Pertiwi