Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Thalita Olga Zhafirah
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sistem Merit sebagai Instrumen Good Governance dalam Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Diana Permata Hati; Yolanda Fitri Windia; Thalita Olga Zhafirah; Desi Hafizah; Iskandar Iskandar
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16741

Abstract

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan Sistem Merit sebagai instrumen strategi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik patronase politik. Melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter), pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi diharapkan mampu mengakhiri pola sistem yang rusak, nepotisme, dan intervensi politik yang selama ini mewarnai izin daerah. Namun efektivitas sistem tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi Sistem Merit sebagai instrumen good governance dalam mekanisme Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konsep, serta menggunakan kerangka pemikiran Jimly Asshiddiqie yang dianalisis melalui perspektif Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Seleksi Terbuka telah memenuhi standar legal-formal, ruang diskresi Pembina Kepegawaian dalam kandidat akhir masih membuka intervensi politik yang memasukkan prinsip meritokrasi. Studi di Bengkulu menampilkan rendahnya penerapan sistem merit dan munculnya pertahanan administratif yang mencerminkan rapuhnya netralitas birokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pengawasan independen dan transisi manajemen menuju talenta berbasis kompetensi menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas.
Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Kerusakan Ekosistem Mangrove Di Taman Wisata Alam Pulau Baai Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Diana Permata Hati; Thalita Olga Zhafirah; Ema Septaria; Edra Satmaidi; Muhammad Syirazi Neyasyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16536

Abstract

Ekosistem mangrove di TWA Pulau Baai, Bengkulu, berada dalam kondisi kritis akibat tekanan antropogenik dan ketidakjelasan tata kelola pasca-desentralisasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 serta hambatan yuridis akibat tumpang tindih kewenangan antarinstansi, pemerintah daerah, dan BUMN. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) masih bersifat formalitas administratif dan belum mampu menyentuh substansi pemulihan fungsi ekologis yang nyata. Ketidakpastian status hukum pengukuhan kawasan TWA yang masih berada pada tahap penunjukan menciptakan celah hukum bagi perambahan ilegal dan konflik tenurial dengan PT Pelindo II. Selain itu, sentralisasi kewenangan melalui regulasi terbaru semakin mempersempit ruang kebijakan daerah dalam perlindungan ekosistem pesisir. Penuntasan proses penetapan kawasan hutan dan harmonisasi kebijakan antar-sektor menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan keadilan ekologis di wilayah pesisir Bengkulu.
Co-Authors Desi Hafizah Diana Permata Hati Edra Satmaidi Ema Septaria Iskandar Iskandar Muhammad Syirazi Neyasyah Yolanda Fitri Windia