Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.897
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Edra Satmaidi
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu : Studi Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial dan Pengadaan Barang/Jasa Rahmat Rizziawan; Anggres Rahmat Fadila; Fadhel Muhammad Ghufron; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16739

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu ruang paling strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan belum selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi prinsip good governance. Kondisi ini terlihat dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa di Provinsi Bengkulu yang masih diwarnai berbagai penyimpangan administratif maupun pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penyimpangan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal aparatur pemerintah, luasnya ruang diskresi pejabat, intervensi politik dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya budaya hukum yang mendorong korupsi berkembang secara sistemik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan reformasi kelembagaan, digitalisasi proses pengadaan, serta perluasan partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas.
Analisis Konstitusional Terhadap Konflik Pertambangan dan Hak Masyarakat di Provinsi Bengkulu Berdi adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap; Rahmat Rizziawan; Edra Satmaidi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17392

Abstract

Konflik antara aktivitas pertambangan dan perlindungan hak masyarakat menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di Provinsi Bengkulu, berbagai aktivitas pertambangan masih menimbulkan perdebatan terkait pemenuhan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pertambangan dan hak masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum konstitusi, khususnya terkait implementasi prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan perlindungan hak lingkungan hidup. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus-kasus yang relevan dengan pengelolaan pertambangan di Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan pertambangan belum sepenuhnya mencerminkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang tercermin dari masih adanya aktivitas pertambangan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk penggunaan jalan umum untuk kegiatan hauling oleh PT Bengkulu Bio Energi. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh negara. Selain itu, perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek implementasi instrumen hukum lingkungan dan partisipasi publik yang belum substantif. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Praktik Liar dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap; Rahmat Rizziawan; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17393

Abstract

Sektor perparkiran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Namun, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah maraknya praktik parkir liar di ruang publik. Keberadaan parkir liar tidak hanya menimbulkan ketidaktertiban lalu lintas dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran pendapatan daerah serta mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum di bidang perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab, dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dalam kaitannya dengan optimalisasi PAD di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan konsep-konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai retribusi parkir telah memiliki dasar normatif yang memadai, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, praktik parkir liar masih berlangsung dan berdampak pada kebocoran PAD, terganggunya aktivitas ekonomi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan perparkiran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan tata kelola perparkiran yang tertib, efektif, dan mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Analisis Hukum Kegagalan Infrastruktur dan Kapasitas TPA Air Sebakul terhadap Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu Almansyah Harahap; Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Muhammad Zalfy Habibie; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17457

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis kegagalan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas TPA Air Sebakul dalam pengelolaan sampah Kota Bengkulu dari perspektif hukum. Permasalahan tidak hanya pada kerusakan akses jalan dan kondisi overcapacity, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan sarana pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UU No. 18 Tahun 2008 dan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu cenderung abai dalam menjalankan kewajiban hukumnya, terlihat dari pembiaran kerusakan infrastruktur serta praktik open dumping yang dilarang. Kondisi ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Secara yuridis, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi bahkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Maka, kegagalan pengelolaan TPA Air Sebakul mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Diperlukan langkah korektif melalui penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan penerapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Konflik Agraria Perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan Muhammad Nino Alfarizinadi; Mu’ezzah Hakemah Mahari; Alfiansyah Syahrul Ramadhan; Edra Satmaidi; Mardhatillah Suaka
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17458

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat dan korporasi perkebunan sering kali terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin operasional dan Hak Guna Usaha (HGU). Kasus konflik lahan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi preseden buruk mengenai lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten yang berujung pada tindakan represif dan jatuhnya korban dari pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merespons sengketa agraria serta bentuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pada kasus PT ABS. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah dualisme perizinan sentralistik dan desentralistik, Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sejatinya memiliki wewenang kuat sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi, membekukan operasional perusahaan, serta merekomendasikan pencabutan HGU lahan terlantar kepada instansi vertikal (BPN). Intervensi ini merupakan wujud mutlak pelindungan hukum bagi masyarakat guna merealisasikan otonomi daerah yang berkeadilan.
Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi Dzakwan Zaidan; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Muhammad Ghazy; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15833

Abstract

Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka good governance, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, dan Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Accountability. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya integritas, efektivitas pengawasan, dan keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Analisis Yuridis Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Dzakwan Zaidan; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Muhammad Ghazy; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15834

Abstract

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks desentralisasi, efektivitas pelaksanaan otonomi daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan otonomi daerah di Bengkulu telah berjalan sesuai dengan ketentuan Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kualitas pelayanan publik yang belum merata. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, dan peningkatan koordinasi kelembagaan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, responsif, dan akuntabel.
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Bengkulu dalam Perspektif Hukum Pemerintahan Daerah Fadiah Hazirah; Rahmattullah Almuzzaky; Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15930

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan perwujudan prinsip demokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan RTRW di Provinsi Bengkulu serta menilai implementasinya dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap partisipasi masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa minimnya akses informasi, rendahnya kualitas partisipasi, serta belum optimalnya mekanisme konsultasi publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan transparansi, dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam menjamin partisipasi yang bermakna.
Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Keuangan Fadiah Hazirah; Khaula Alhanif Syafania; Rahmattullah Almuzzaky; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15931

Abstract

Kerugian negara merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, penentuan kerugian negara sering menimbulkan perdebatan baik terkait definisi, metode perhitungan, maupun lembaga yang berwenang menetapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta implikasi yuridisnya dalam perspektif hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerugian negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur kerugian negara dan mekanisme pembuktiannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.
Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah Oktavia Rahmadani; Khaula Alhanif Syafania; Baihaqi Mumtazy; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15932

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Bengkulu sebagai daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu berdasarkan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan provinsi dalam pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil laut telah memberikan ruang pengaturan yang lebih luas, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat guna mewujudkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan.
Co-Authors Alfiansyah Syahrul Ramadhan Almansyah Harahap Anggres Rahmat Fadila Baihaqi Mumtazy Berdi Adityas Wiryawan Wahyono Dava Fransisco Diana Permata Hati Dzakwan Zaidan Ema Septaria Fadhel Muhammad Ghufron Fadiah Hazirah Khaula Alhanif Syafania Mardhatillah Mardhatillah Mardhatillah Suaka Miriam Mahalia Mochamad Ardhy Sahal Machfudz Muhammad Ghazy Muhammad Nino Alfarizinadi Muhammad Syirazi Neyasyah Muhammad Zalfy Habibie Mu’ezzah Hakemah Mahari Oktavia Rahmadani Rafa Ardhian Rahmat Rizziawan Rahmattullah Almuzzaky Rahmattullah Almuzzaky Thalita Olga Zhafirah Viona Yoan Kornelia Laiskodat Yemima Hotmaria Purba