Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ulil Albab
Edra Satmaidi
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu : Studi Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial dan Pengadaan Barang/Jasa Rahmat Rizziawan; Anggres Rahmat Fadila; Fadhel Muhammad Ghufron; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16739

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu ruang paling strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan belum selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi prinsip good governance. Kondisi ini terlihat dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan pengadaan barang/jasa di Provinsi Bengkulu yang masih diwarnai berbagai penyimpangan administratif maupun pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi good governance belum berjalan optimal, yang tercermin dari masih lebarnya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penyimpangan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal aparatur pemerintah, luasnya ruang diskresi pejabat, intervensi politik dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya budaya hukum yang mendorong korupsi berkembang secara sistemik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan daerah memerlukan reformasi kelembagaan, digitalisasi proses pengadaan, serta perluasan partisipasi publik untuk menciptakan pemerintahan daerah yang lebih akuntabel dan berintegritas.
Analisis Konstitusional Terhadap Konflik Pertambangan dan Hak Masyarakat di Provinsi Bengkulu Berdi adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap; Rahmat Rizziawan; Edra Satmaidi
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17392

Abstract

Konflik antara aktivitas pertambangan dan perlindungan hak masyarakat menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Di Provinsi Bengkulu, berbagai aktivitas pertambangan masih menimbulkan perdebatan terkait pemenuhan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik pertambangan dan hak masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam perspektif hukum konstitusi, khususnya terkait implementasi prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam dan perlindungan hak lingkungan hidup. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kasus-kasus yang relevan dengan pengelolaan pertambangan di Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan pertambangan belum sepenuhnya mencerminkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang tercermin dari masih adanya aktivitas pertambangan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk penggunaan jalan umum untuk kegiatan hauling oleh PT Bengkulu Bio Energi. Kondisi tersebut mengindikasikan belum optimalnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh negara. Selain itu, perlindungan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek implementasi instrumen hukum lingkungan dan partisipasi publik yang belum substantif. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip konstitusi.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Praktik Liar dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap; Rahmat Rizziawan; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17393

Abstract

Sektor perparkiran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Namun, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah maraknya praktik parkir liar di ruang publik. Keberadaan parkir liar tidak hanya menimbulkan ketidaktertiban lalu lintas dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran pendapatan daerah serta mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum di bidang perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab, dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dalam kaitannya dengan optimalisasi PAD di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan konsep-konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai retribusi parkir telah memiliki dasar normatif yang memadai, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, praktik parkir liar masih berlangsung dan berdampak pada kebocoran PAD, terganggunya aktivitas ekonomi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan perparkiran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan tata kelola perparkiran yang tertib, efektif, dan mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Analisis Hukum Kegagalan Infrastruktur dan Kapasitas TPA Air Sebakul terhadap Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu Almansyah Harahap; Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Muhammad Zalfy Habibie; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17457

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis kegagalan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas TPA Air Sebakul dalam pengelolaan sampah Kota Bengkulu dari perspektif hukum. Permasalahan tidak hanya pada kerusakan akses jalan dan kondisi overcapacity, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan sarana pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UU No. 18 Tahun 2008 dan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu cenderung abai dalam menjalankan kewajiban hukumnya, terlihat dari pembiaran kerusakan infrastruktur serta praktik open dumping yang dilarang. Kondisi ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Secara yuridis, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi bahkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Maka, kegagalan pengelolaan TPA Air Sebakul mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Diperlukan langkah korektif melalui penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan penerapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis Terkait Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam Konflik Agraria Perkebunan PT Agro Bengkulu Selatan Muhammad Nino Alfarizinadi; Mu’ezzah Hakemah Mahari; Alfiansyah Syahrul Ramadhan; Edra Satmaidi; Mardhatillah Suaka
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17458

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat dan korporasi perkebunan sering kali terjadi akibat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin operasional dan Hak Guna Usaha (HGU). Kasus konflik lahan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) di Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi preseden buruk mengenai lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten yang berujung pada tindakan represif dan jatuhnya korban dari pihak petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam merespons sengketa agraria serta bentuk penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan pada kasus PT ABS. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tengah dualisme perizinan sentralistik dan desentralistik, Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sejatinya memiliki wewenang kuat sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi, membekukan operasional perusahaan, serta merekomendasikan pencabutan HGU lahan terlantar kepada instansi vertikal (BPN). Intervensi ini merupakan wujud mutlak pelindungan hukum bagi masyarakat guna merealisasikan otonomi daerah yang berkeadilan.
Co-Authors Alfiansyah Syahrul Ramadhan Almansyah Harahap Anggres Rahmat Fadila Berdi Adityas Wiryawan Wahyono Fadhel Muhammad Ghufron Mardhatillah Mardhatillah Mardhatillah Suaka Muhammad Nino Alfarizinadi Muhammad Zalfy Habibie Mu’ezzah Hakemah Mahari Rahmat Rizziawan Yemima Hotmaria Purba