Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kesantunan Berbahasa Sebagai Cerminan Budaya Komunikasi Sopir Angkot 103 Di Kota Medan Dinda Safira Devianda; Dinda Ujung; Martina Sihotang; Noni Aulia Pratiwi; Sri Malem Teta Tarigan; Theresia Anggi Natama; Yuliana Kristina Sinurat; Oky Fardian Gafari
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 06 (2026): JUNI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesantunan berbahasa yang digunakan oleh sopir angkot 103 di Kota Medan sebagai cerminan budaya komunikasi masyarakat setempat, serta mengetahui dampak penggunaan bahasa sopan dan tidak sopan terhadap kenyamanan penumpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lapangan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa sopir angkot 103 berada pada tingkat yang bervariasi. Sebagian sopir menggunakan bahasa yang santun dan ramah, sementara sebagian lainnya cenderung menggunakan tuturan yang tegas dan bernada tinggi, khususnya dalam situasi tertentu seperti kemacetan atau tekanan pekerjaan. Cara berbahasa para sopir mencerminkan budaya komunikasi masyarakat Kota Medan yang bercirikan lugas, spontan, komunikatif, dan mudah akrab, dengan penggunaan dialek Melayu Medan yang bercampur unsur bahasa Batak serta istilah-istilah lokal. Nada bicara tinggi dalam konteks budaya Medan tidak selalu bermakna kasar, meskipun dapat menimbulkan persepsi berbeda bagi penumpang dari luar daerah. Selain itu, ditemukan bahwa penggunaan bahasa yang sopan berdampak positif terhadap kenyamanan penumpang, sementara penggunaan bahasa yang tidak sopan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan emosional hingga konflik. Penelitian ini menegaskan bahwa kesantunan berbahasa merupakan faktor penting dalam membangun pelayanan transportasi umum yang harmonis dan berkualitas.
TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP HUTANG PIUTANG TANPA PERJANJIAN TERTULIS Martina Br Sihotang; Parlaungan Gabriel Siahaan; Noni Aulia Pratiwi; Pirhot Maranata Siburian; Sri Malem Teta Tarigan; Theresia Anggi Natama
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.14511

Abstract

Debt relationships without written agreements are a common occurrence in Indonesian society, particularly in transactions based on mutual trust between creditors and debtors. However, the absence of written documents often gives rise to legal issues when disputes or defaults arise. This study aims to examine the legal standing, evidentiary weight, and legal risks of debt agreements entered into without written agreements from the perspective of Indonesian civil law. This study uses a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach through a literature review of primary legal materials such as the Civil Code, the HIR, and the ITE Law, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and the opinions of legal experts. The results indicate that debt agreements without written agreements remain valid and legally binding if they meet the four requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. However, the main weakness lies in the evidentiary aspect due to the lack of strong written evidence. Creditors must rely on alternative evidence such as testimonies, confessions, or electronic evidence, which are far less certain. Other risks include uncertainty about the content of the agreement, the potential for abuse, and lengthy and costly litigation. Therefore, drafting a written agreement in the form of a private deed or an authentic deed before a notary is highly recommended for greater certainty and legal protection for the parties.