Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pentingnya Pembuatan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Masyarakat Di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram Allan Mustafa Umami; Fatria Hikmatiar Al Qindy Fatria Hikmatiar Al Qindy; Hera Alvina a Satriawan; Wahyuddin Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v7i1.429

Abstract

Masyarakat Kelurahan Pagutan mememiliki bermacam-macam pekerjaan. Kelurahan Pagutan merupakan daerah perkotaan di Nusa Tenggara Barat terdapat banyak pendatang dari luar daerah baik bekerja di pemerintahan, swasta, maupun pelajar. Menurut keterangan dari Bapak Lurah Pagutan diantara permasalahan hukum di Kelurahan Pagutan adalah tentang kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuat perjanjian pada saat melakukan peralihan hak atas tanah. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kelurahan Pagutan tersebut salah satu diantaranya kurangnya pengetahuan hukum perjanjian. Beberapa kasus perdata yang terjadi di Kelurahan Pagutan disebabkan tidak dibuatnya perjanjian ataupun pemahaman perjanjian yang kurang di masyarakat Kelurahan Pagutan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuatan perjanjian jual beli tanah di Kelurahan Pagutan Timur Kota Mataram dan permasalahan hukum tanah di Kelurahan Pagutan Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini menggunakan teknik mengambilan data dengan wawancara dan tanya jawab pada forum diskusi di Kantor Kelurahan. Hasil penelitian ini adalah masih ada masyarakat yang tidak membuat perjanjian jual beli tanah karena keterbatasan pengetahuan dan juga biaya. Permasalahan hukum tanah di masyarakat Pagutan Timur Kota Mataram adalah masalah warisan tanah, sengketa hak atas tanah, jual beli yang penjualnya telah meninggal.
Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perspektif Kreditur yang Beritikad Baik di Indonesia Allan Mustafa Umami; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Security Institution is a means to provide legal protection for creditors in order to obtain debt repayment from debtors. Fiduciary Guarantee is a material guarantee in the form of movable and immovable objects that are not included in the objects of Mortgage and Mortgage. Fiduciary guarantees are characterised by the transfer of ownership rights from the fiduciary grantor to the fiduciary recipient. The control of the object of fiduciary guarantee is vested in the fiduciary. Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee grants preferential rights. The fiduciary beneficiary also has the right to execute the object of the fiduciary guarantee if the debtor defaults. Starting from the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of Law Number 42 of 1999 that if the debtor defaults, the creditor has no right without a court decision to execute the object of fiduciary security. The problem in this research is what causes legal uncertainty of fiduciary security institutions in Indonesia in the perspective of good faith creditors? The result of this research is the cause of legal uncertainty is the implementation in the field is not in accordance with Law Number 42 Year 1999. The decision of the Constitutional Court (MK) Number 18 / PUU-XVII / 2019 further complicates good faith creditors to obtain rights in the form of returning their debts from debtors.