Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity
Vivi Arfiani Siregar
Universitas Islam Indaragiri
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penanganan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Didesa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kamsarul Fahrizal; Vivi Arfiani Siregar; Kms.Novyar Satriawan
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.13001

Abstract

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan. Penanganan tindak pidana peredaran narkotika memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah desa dengan aparat kepolisian. Sementara itu, upaya represif dilakukan oleh aparat kepolisian melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaan penanganan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah desa, aparat kepolisian, dan masyarakat, disertai penguatan program penyuluhan serta penyediaan fasilitas yang memadai agar penanganan tindak pidana peredaran narkotika dapat berjalan lebih efektif
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Pemerintah Oleh Masyarakat Di Desa Sungai Lokan Kecamatan Enok Aan Wahyudi; Vivi Arfiani Siregar; Bambang Sasmita Adi Putra
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.13002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam penanaman mangrove yang berakibat pada tindak pidana penyerobotan lahan masyarakat di Desa Sungai Lokan, Kecamatan Enok, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap kepala desa, penyidik Satreskrim Polsek Enok, dan masyarakat yang terlibat dalam penyerobotan lahan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan data lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Kajian menunjukkan bahwa penanaman mangrove oleh pemerintah desa di atas lahan yang telah lama dikuasai masyarakat tanpa proses musyawarah, persetujuan, atau ganti rugi yang layak menimbulkan konflik agraria yang berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana penyerobotan lahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terhadap persoalan ini masih dihadapkan pada kesenjangan antara das sollen dan das sein, yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kepastian hukum atas status lahan melalui verifikasi dan sertifikasi tanah sebelum pelaksanaan program penanaman mangrove, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, serta penyelesaian sengketa yang mengedepankan pendekatan restorative justice.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas Isnaini; Vivi Arfiani Siregar; Kms.Novyar Satriawan
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.13076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi terhadap 7 (tujuh) orang informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, dua Kepala Dusun, Ketua RT, dan Babinkamtibmas Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan menggunakan metode deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Sungai Ara Kecamatan Kempas belum berjalan secara maksimal apabila ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Peran Babinkamtibmas dan aparat desa dalam melakukan sosialisasi serta pengawasan telah dilaksanakan, namun keterbatasan sarana, minimnya partisipasi masyarakat dalam melapor, serta kondisi geografis desa menjadi kendala tersendiri. Adapun hambatan yang ditemukan antara lain minimnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sumber daya manusia penegak hukum di tingkat desa, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya “tidak ingin ikut campur” dalam melaporkan tindak pidana narkotika, serta luasnya wilayah desa yang menyulitkan pengawasan.
Co-Authors Aan Wahyudi Bambang Sasmita Adi Putra Isnaini Kamsarul Fahrizal Kms.Novyar Satriawan