Ruhul Zikraini Syafitri
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Moderasi Beragama Sebagai Basis Pendidikan Multikultural dalam Mewujudkan Harmoni Sosial: Penelitian Nur Annisa; Ruhul Zikraini Syafitri; Herlini Puspika Sari
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5903

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi baik dari segi agama, suku, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan sosial, namun juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi dalam masyarakat yang multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji moderasi beragama sebagai basis pendidikan multikultural dalam mewujudkan harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan moderasi beragama, pendidikan multikultural, dan harmoni sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki peran strategis dalam membangun pendidikan multikultural yang menekankan nilai-nilai toleransi, keadilan, saling menghargai, dan sikap inklusif terhadap perbedaan. Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pendidikan dapat membentuk karakter peserta didik yang terbuka terhadap keberagaman serta mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural. Pendidikan multikultural berbasis moderasi beragama juga berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan menciptakan harmoni sosial di tengah keberagaman budaya dan agama. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama melalui pendidikan menjadi langkah penting dalam membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan harmonis.
RUKUN, SYARAT, DAN MACAM-MACAM AKAD DALAM FIQIH MUAMALAH: STUDI KOMPARATIF EMPAT MAZHAB DAN APLIKASINYA Bagas Agami Bakti; Mulia Sopiandi Harahap; Qonita Azzahra; Ruhul Zikraini Syafitri; Saifuddin Yuliar
Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang Vol. 12 No. 02 (2026): Volume 12 No. 2, Juni 2026 Release
Publisher : STKIP Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36989/didaktik.v12i02.13207

Abstract

This study examines the pillars, conditions, and types of contracts in muamalah fiqh through a comparative analysis of the four schools of thought and their application in contemporary economic practice. The background of this study is the complexity of the modern economic system and the discrepancy between classical fiqh concepts and real-world practice, particularly in Islamic financial institutions. This study aims to analyze the similarities and differences in the views of the four schools of thought regarding contracts and to examine their relevance in modern economic transactions. The method used is a qualitative approach involving library research, through the review of classical fiqh literature, scientific journals, and other relevant sources. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical approach by synthesizing various opinions of scholars. The results of the study indicate that there are differences in the determination of the essential elements (rukun) and conditions (syarat) of contracts, particularly in the Hanafi school, which emphasizes the contractual formula (sighat) as the primary essential element, while the other schools consider all elements to be essential. Nevertheless, all schools share the same objective: to uphold justice and legal certainty. Furthermore, various types of contracts, whether tabarru’ or tijarah, remain relevant and adaptable in the context of the modern economy, such as digital transactions and Islamic banking. This study affirms that differences of opinion among the schools of thought constitute an intellectual asset that provides flexibility in the development of an Islamic economy that remains grounded in Sharia principles.