Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi Daerah di Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Sumarningsih Sumarningsih; Grace Naomi Manullang; Ardi Putra
Jurnal Riset Multidisiplin Agrisosco Vol 4, No 2 (2026): Vol 4 No 2 Agustus 2026 (In Press)
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan Potensi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61316/jrma.v4i2.366

Abstract

Studi ini bertujuan mengkaji kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2025 tentang Inovasi di Tingkat Daerah, mendeskripsikan kontribusi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam penyediaan data pendukung indikator pembaruan daerah, serta menemukenali faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data yang bersumber dari wawancara secara mendalam dan penelaahan literatur. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 memiliki muatan normatif yang menyeluruh, meliputi pengertian, ragam bentuk, persyaratan, mekanisme penyelenggaraan, sistem penilaian, serta pengawasan atas pembaruan di tingkat daerah. Bappeda memegang peran strategis sebagai pihak yang memfasilitasi, mengoordinasikan, dan memverifikasi data pendukung pembaruan melalui platform SiTARI, program Brida Menyapa, dan Jurnal Ars Cipilago. Kendati lebih dari 800 pembaruan telah berhasil diinventarisasi, baru sebagian kecil yang dinyatakan mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk dilaporkan secara resmi. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini antara lain tersedianya regulasi yang jelas, besarnya potensi pembaruan lintas sektor, serta kesungguhan komitmen pemerintah daerah. Sementara itu, faktor penghambatnya mencakup belum meratanya etos pembaruan, keterbatasan dalam kapasitas teknologi dan sumber daya manusia, serta masih lemahnya kesinambungan kelembagaan. Sebagai rekomendasi, penelitian ini mendorong penguatan kegiatan pembinaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta pembudayaan inovasi sebagai bagian dari etos kerja pemerintahan daerah.
Tantangan BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menangani Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Sumarningsih Sumarningsih; Della Julianti; Rofiah Adawiyah; Maureen Azizta; Riszky Safutra; Kustiawan Kustiawan
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i4.2616

Abstract

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk melihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh BP3MI Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama PMI berstatus non-prosedural dan ilegal. Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pejabat BP3MI, mantan PMI, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP3MI menghadapi kendala berupa maraknya PMI ilegal tanpa dokumen dan pelatihan, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara tujuan PMI, serta keterbatasan aksesibilitas dan koordinasi antarlembaga. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih lemah karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan terpadu dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi PMI.