Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Peni Susetyorini
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KOMPABILITAS PERATURAN MARITIM INDONESIA TERHADAP HUKUM MARITIM INTERNASIONAL PADA KASUS KECELAKAAN KM DUMAI EXPRESS 10 TAHUN 2009 Daffa Naufal Aryaputra; Peni Susetyorini; Lazarus Tri Setyawanta Rebala
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.56445

Abstract

Pelayaran di Indonesia adalah salah satu sistem transportasi yang sering digunakan karena negara ini berbentuk kepulauan. Dalam pengoperasiannya, kapal membutuhkan manajemen keselamatan dan keamanan yang optimal guna memberikan pelayanan yang terbaik pada para penumpangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum maritim internasional dan mengetahui penerapan pengaturan keselamatan pelayaran di Indonesia terhadap peristiwa tenggelamnya KM Dumai Express 10 di Perairan Provinsi Kepulauan Riau. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode studi dokumen dan studi kepustakaan, serta kemudian menggunakan analisis metode preskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia sudah didasarkan pada Hukum Maritim Internasional secara optimal seperti peraturan standarisasi konstruksi kapal, sistem manajemen keselamatan kapal, dan kewajiban kelengkapan keselamatan pada kapal. Meskipun demikian, peristiwa tenggelamnya KM. Dumai Express 10 di perairan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2009 belum diterapkan secara optimal akibat ketidakpatuhan perusahaan produsen dan operator kapal terhadap peraturan keselamatan pelayaran Indonesia. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah kewajiban mutlak bagi semua pihak yang memiliki kepentingan dalam transportasi perairan baik kargo maupun penumpang. Melalui budaya keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian para pihak industri pelayaran.
TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA (PERIODE 2021-2025) Anastasya Sagita Setiyawan; Elfia Farida; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52221

Abstract

Perdamaian dan keamanan internasional merupakan pilar utama Piagam PBB. PBB bertanggung jawab menangani konflik global, termasuk konflik Israel–Palestina. Namun, efektivitas PBB sering terhambat oleh penggunaan hak veto, khususnya oleh Amerika Serikat. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab PBB dan hambatan yang memengaruhi kinerjanya dengan pendekatan doktrinal berbasis data sekunder. Analisis terhadap resolusi, opini hukum, dan dokumen internasional menunjukkan bahwa meskipun berbagai organ PBB telah menjalankan mandatnya, respons yang dihasilkan masih terbatas. Hambatan internal seperti veto dan lemahnya daya ikat resolusi Majelis Umum, serta tekanan politik eksternal dan konflik internal Palestina, menjadi faktor utama. Diperlukan amandemen Pasal 27 ayat (3) dan penguatan peran Majelis Umum melalui Resolusi Uniting for Peace sebagai langkah menuju tanggung jawab PBB yang lebih efektif dan representatif
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN PMI TERTINGGI Teresa Amanda Davina Nugrahini; Peni Susetyorini; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53503

Abstract

Pemenuhan hak atas pekerjaan adalah perwujudan fundamental HAM bagi setiap warga negara. Tingginya populasi di Indonesia yang tidak sebanding dengan lapangan kerja mendorong banyak WNI bermigrasi ke luar negeri, salah satunya ke kawasan ASEAN. Kerentanan PMI terhadap pelanggaran HAM, seperti kasus penahanan sewenang-wenang, seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap sistem hukum negara setempat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perlindungan preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yaitu Perjanjian MCN yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran perwakilan konsuler melalui notifikasi yang diberikan tanpa penundaan apabila terdapat warga negara dari negara pengirim yang mengalami permasalahan, terutama penahanan (Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963), karena MCN memberikan ketentuan yang lebih rinci dan adaptif. Dengan demikian, perjanjian MCN merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM terhadap PMI secara lebih komprehensif.
Co-Authors Anastasya Sagita Setiyawan Daffa Naufal Aryaputra Elfia Farida Lazarus Tri Setyawanta Rebala Teresa Amanda Davina Nugrahini