Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Elfia Farida
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN PEREMPUAN PENGIDAP HIV/AIDS DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SEMARANG Riris Ratri Prameswari; Rahayu Rahayu; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.52191

Abstract

Perempuan dalam permasalahan HIV/AIDS memerlukan perhatian yang khusus karena secara kodrat perempuan menjalani pengalaman biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan perempuan pengidap HIV/AIDS di Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah menjamin hak atas kesehatan perempuan dengan HIV/AIDS melalui PERDA Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga Pemerintah Kota Semarang memiliki kewajiban dalam penanggulangan HIV/AIDS sebagai bentuk pemenuhan hak atas kesehatan ODHA. Secara umum, Pemerintah Kota Semarang telah memenuhi hak atas kesehatan ODHA sesuai dengan indikator dalam Komentar Umum No. 14 Paragraf 12 dan Paragraf 37 Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya.
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL OLEH AMERIKA SERIKAT DALAM TEWASNYA TAHANAN DI PENJARA BAGRAM, AFGHANISTAN Rafi Fauzan Abdillah; Joko Setiyono; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51518

Abstract

Perang adalah konflik bersenjata antara negara yang diatur oleh hukum internasional. Meskipun hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa dibuat untuk meminimalisasi penderitaan akibat perang, pelanggaran tetap terjadi. Salah satunya adalah kasus penyiksaan oleh Amerika Serikat di Penjara Bagram, Afghanistan, yang menyebabkan kematian dua tahanan, Habibullah dan Dilawar. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum oleh Amerika Serikat, seperti alasan pertahanan, politik, dan sosial. Penelitian bersifat doktrinal dengan pendekatan historis dan hukum, menggunakan data sekunder dari berbagai sumber, dan dianalisis secara kualitatif. Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III ini dapat diproses secara pidana melalui pengadilan nasional Amerika Serikat, dan secara internasional oleh ICC jika dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Selain pelaku langsung, individu yang bertanggung jawab secara komando juga dapat diadili berdasarkan prinsip command responsibility sesuai Pasal 129 Konvensi Jenewa III.
TANGGUNG JAWAB PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA (PERIODE 2021-2025) Anastasya Sagita Setiyawan; Elfia Farida; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.52221

Abstract

Perdamaian dan keamanan internasional merupakan pilar utama Piagam PBB. PBB bertanggung jawab menangani konflik global, termasuk konflik Israel–Palestina. Namun, efektivitas PBB sering terhambat oleh penggunaan hak veto, khususnya oleh Amerika Serikat. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab PBB dan hambatan yang memengaruhi kinerjanya dengan pendekatan doktrinal berbasis data sekunder. Analisis terhadap resolusi, opini hukum, dan dokumen internasional menunjukkan bahwa meskipun berbagai organ PBB telah menjalankan mandatnya, respons yang dihasilkan masih terbatas. Hambatan internal seperti veto dan lemahnya daya ikat resolusi Majelis Umum, serta tekanan politik eksternal dan konflik internal Palestina, menjadi faktor utama. Diperlukan amandemen Pasal 27 ayat (3) dan penguatan peran Majelis Umum melalui Resolusi Uniting for Peace sebagai langkah menuju tanggung jawab PBB yang lebih efektif dan representatif
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN PMI TERTINGGI Teresa Amanda Davina Nugrahini; Peni Susetyorini; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53503

Abstract

Pemenuhan hak atas pekerjaan adalah perwujudan fundamental HAM bagi setiap warga negara. Tingginya populasi di Indonesia yang tidak sebanding dengan lapangan kerja mendorong banyak WNI bermigrasi ke luar negeri, salah satunya ke kawasan ASEAN. Kerentanan PMI terhadap pelanggaran HAM, seperti kasus penahanan sewenang-wenang, seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap sistem hukum negara setempat. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan perlindungan preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yaitu Perjanjian MCN yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran perwakilan konsuler melalui notifikasi yang diberikan tanpa penundaan apabila terdapat warga negara dari negara pengirim yang mengalami permasalahan, terutama penahanan (Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963), karena MCN memberikan ketentuan yang lebih rinci dan adaptif. Dengan demikian, perjanjian MCN merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan HAM terhadap PMI secara lebih komprehensif.
INTEGRASI KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM BRICS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL Intan Zahrani Hartono Putri; Kholis Roisah; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53541

Abstract

Penelitian ini menganalisis prospek dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS dari perspektif hukum organisasi internasional. Latar belakang kajian ini berangkat dari peran BRICS yang kian signifikan dalam mendorong reformasi tata kelola global, termasuk undangan resmi bagi Indonesia untuk bergabung pada KTT ke-15 (2023) hingga keanggotaannya pada 2025. Fokus penelitian mencakup dasar hukum, peluang, serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara anggota BRICS. Dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menelaah instrumen hukum internasional, regulasi nasional, serta praktik negara anggota lain. Hasilnya menunjukkan bahwa meski BRICS tidak memiliki piagam formal maupun personalitas hukum setara organisasi internasional tradisional, aliansi ini memenuhi sebagian besar kriteria organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia berpotensi memperkuat diplomasi multilateral, solidaritas Global Selatan, dan posisi strategis Indonesia, meski tetap menghadapi risiko dominasi ekonomi dan geopolitik. 
Co-Authors Anastasya Sagita Setiyawan Intan Zahrani Hartono Putri Joko Setiyono Kholis Roisah Peni Susetyorini Rafi Fauzan Abdillah Rahayu Rahayu Riris Ratri Prameswari Teresa Amanda Davina Nugrahini