Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Ratna Herawati
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI PENAMBAHAN JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Aufa Atha Ariq Aoraqi; Ratna Herawati; Novira Maharani Sukma
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 1 (2026): Volume 15 Nomor 1, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.54483

Abstract

Pengaturan mengenai jumlah kementerian diatur dalam suatu undang-undang terkait dengan kementerian negara. Politik hukum jumlah kementerian negara terjadi perubahan, sebelumnya diatur maksimal 34 Kementerian namun regulasi terbaru memberikan hak prerogatif sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian. Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bersifat konseptual dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang relevan, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan politik hukum jumlah kementerian negara memiliki implikasi hukum bahwa presiden memiliki hak prerogatif lebih besar, sehingga potensi kesewenang-wenangan dapat terjadi. Implikasi secara politik, kebijakan ini dapat memperkuat konsolidasi politik presiden dengan membagi kursi menteri kepada partai koalisi, namun disatu sisi berimplikasi pada kualitas dari menteri yang dipilih. Implikasi sosial akan berpotensi terjadi pembengkakan anggaran, fenomena ketidaksiapan sumber daya manusia dan infrastruktur kementerian negara yang baru.
FUNGSI UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA TANGERANG DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN PERLINDUNGAN ANAK Mohamad Daffa Putra Firmansyah; Ratna Herawati; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51611

Abstract

Kekerasan seksual adalah masalah serius yang berdampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. UPTD PPA Kota Tangerang berperan penting dalam melindungi anak korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan fungsi dan hambatan yang dihadapi UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan anak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran hasil penelitian dan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA Kota Tangerang menjalankan fungsi pengelolaan kasus dan pendampingan korban melalui pengaduan masyarakat, penjangkauan, penanganan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan, serta koordinasi pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal, seperti kurangnya koordinasi dengan DP3AP2KB dan terbatasnya edukasi tentang kekerasan seksual
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP JURNALIS ATAS PERAMPASAN PERANGKAT DIGITAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Fachreza Hardika Putra; Ratna Herawati; Novira Maharani Sukma
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51833

Abstract

Perampasan perangkat digital jurnalis, seperti ponsel dan laptop, menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kasus perampasan dan penghapusan data milik jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto, oleh aparat saat meliput demonstrasi di Jakarta menunjukkan lemahnya perlindungan hukum meskipun sudah ada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap jurnalis yang dirampas perangkat digitalnya berdasarkan UU tersebut dan untuk mengetahui cara mengoptimalkan regulasi tersebut di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pers menjamin kemerdekaan pers, namun belum mengatur secara eksplisit soal perlindungan perangkat digital. Pembahasan menunjukkan perlunya pembaruan regulasi serta peningkatan pemahaman aparat hukum agar perlindungan terhadap jurnalis lebih efektif.
PEMBERIAN BANTUAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN Yasinta Dyah Paramitha Hapsari; Ratna Herawati; Aprista Ristyawati
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.30498

Abstract

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi masalah kemiskinan salah satunya adalah dengan melaksanakan program pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin dan faktor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaannya beserta solusinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis serta pengambilan data menggunakan metode wawancara yang digunakan sebagai klarifikasi terhadap  data sekunder. Pelaksanaan Dinas Sosial Kota Semarang berjalan dengan efektif dalam hal capaian angka kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 namun dapat dikatakan belum efektif karena dalam pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin masih terjadi kendala. Kendala utamanya yaitu ketepatan sasaran yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Co-Authors Aprista Ristyawati Aufa Atha Ariq Aoraqi Fachreza Hardika Putra Lita Tyesta Addy Listya Wardhani Mohamad Daffa Putra Firmansyah Novira Maharani Sukma Yasinta Dyah Paramitha Hapsari