p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Soedirman Law Review
Agus Mardianto
Universitas Jenderal Soedirman

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hukum Adat: Syariat Islam dan Berakhirnya Otonomi Khusus Aceh 2027 Muhammad Ikhsan Lubis; Agus Mardianto; Nur Wakhid; Krisnhoe Kartika Wahyoeningsih
Soedirman Law Review Vol 6, No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2024.6.3.16077

Abstract

Aceh dikenal dengan kultur dan budayanya yang sangat kental berkaitan erat dengan Hukum Islam. Hukum Islam sendiri berkembang di Aceh sejak awal masuknya Islam di nusantara, yaitu dimulai sejak kerajaan Samudera Pasai. Sejak saat itu Hukum Islam menjadi landasan norma dan aturan hukum yang berlaku di tanah rencong ini yang juga akhirnya mempengaruhi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Adat dan budaya masyarakat Aceh mempunyai keanekaragaman yang sesuai dengan bagian etnis di setiap daerah yang ada di Aceh. Keaneragaman itu mencerminkan betapa kaya serta beragamnya etnis masyarakat Aceh tersebut. Hukum adat sejalan dengan pelaksanaan Hukum Islam yang diterapkan di Aceh telah menjelma menjadi pemersatu serta perekat dalam susunan dan bagian dalam sendi kehidupan masyakat Aceh, yang akhirnya dapat sebagai modal dalam susunan pembangunan di Aceh. Karena itu, sendi dan nilai adat istiadat serta kebudayaan Aceh harus dijaga kelestariannya, diberdayakan dan dirawat di dalam bingkai persatuan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027. Penelitian ini membahas mengenai pembahasan sudut pandang dan peran serta hukum adat di Aceh; pengertian adat dan hukum adat dalam tinjauan terminologi, sejarah penerapan adat dan hukum adat di dalam masyarakat Aceh, dasar dari penerapan Hukum Adat di Aceh, legalitas lembaga adat Aceh, lembaga adat pasca Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 dan peran serta lembaga adat dalam penegakan syari’at Islam di Aceh menjelang berakhirnya otonomi khusus Aceh 2027.Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat; Syariat Islam; Otonomi Khusus Aceh.
Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital Frida Nurrahma Masturi; Asep Herlan; Al Fiani Nenden Iryatin; Agus Mardianto
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16095

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dalam transaksi bisnis, dimana sekarang ini dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi hak-hak konsumen di era ekonomi digital, tantangan hukum yang dihadapi, serta perbandingan perlindungan konsumen di Indonesia, China, dan Jepang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti UUPK, UU ITE, dan PP PSTE. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi digital, seperti perlindungan terhadap data pribadi dan transaksi lintas negara. Tantangan utama meliputi celah hukum, kurangnya literasi konsumen, serta kelemahan penegakan hukum. Dibandingkan dengan China dan Jepang, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum serta meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui kebijakan adaptif, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkelanjutan.Kata Kunci: Tantangan dan Peran Hukum; Perlindungan Konsumen; Ekonomi Digital.