Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendampingan Pembuatan dan Pengelolaan Website Sekolah di SMP Muhammadiyah Bima Irma Eryanti Putri; Dahlan Dahlan; Taufiqurrahman Taufiqurrahman; Nurul Farhin; Hilyatul Mustafidah
Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2026): Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Yayasan Pendidikan Bima Berilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53299/ba-jpm.v6i3.5099

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong sekolah untuk menggunakan media digital guna membantu menyebarkan informasi dan mempromosikan institusi mereka. Namun, SMP Muhammadiyah Bima belum memiliki situs web sekolah yang dapat berfungsi sebagai media informasi resmi, sementara keterampilan guru dan pihak sekolah dalam mengelola situs web masih terbatas. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu pembuatan dan pengelolaan situs web sekolah, serta meningkatkan keterampilan digital guru dan pihak sekolah dalam mengelola website.     Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif yang dilakukan oleh beberapa dosen Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bima. Kegiatan ini berbasis pelatihan dan simulasi yang melibatkan kepala sekolah, guru dan operator sekolah. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi analisis kebutuhan, pelatihan cara membuat situs web, bantuan pengelolaan situs web, dan evaluasi hasil kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa situs web sekolah telah berhasil dikembangkan dengan fitur-fitur utama seperti profil sekolah, visi, dan misi sekolah, informasi tentang guru dan staf pendidikan, berita sekolah, galeri kegiatan, informasi akademik, dan detail kontak sekolah. Selain itu, pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola situs web secara mandiri, mencakup segala hal mulai dari manajemen konten hingga pemeliharaan situs web. Keberadaan situs web sekolah membantu meningkatkan efektivitas berbagi informasi, memperluas jangkauan promosi sekolah, dan mendukung transformasi digital di lingkungan SMP Muhammadiyah Bima. Hasilnya, kegiatan dukungan ini telah berhasil meningkatkan keterampilan sumber daya manusia sekaligus menyediakan platform informasi digital yang berkelanjutan bagi sekolah.
Perlindungan Hukum terhadap Guru melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Konflik dengan Peserta Didik Sekolah Dasar Nurul Farhin; Husnul Khatimah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v10i1.7436

Abstract

Guru memiliki wewenang profesional untuk membimbing dan mendisiplinkan siswa, tetapi implementasi wewenang ini terkadang tumpang tindih dengan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari kekerasan. Artikel ini mengkaji kerangka perlindungan hukum bagi guru dalam konflik disiplin dengan siswa sekolah dasar dan mengusulkan model penerapan keadilan restoratif yang tetap memastikan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan berdasarkan undang-undang, analisis konseptual, dan studi kasus, serta mengkaji perkembangan peraturan hingga Juli 2026. Studi ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukanlah kurangnya peraturan, tetapi fragmentasi antara mekanisme untuk melindungi profesi guru, penanganan pelanggaran di sekolah, dan proses pengadilan pidana. Peraturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4 tahun 2026 dan 6 tahun 2026 telah memperkuat promosi advokasi non-litigasi, mediasi, pengaduan, dan penanganan pelanggaran secara kolaboratif. Namun, melindungi guru bukan berarti mereka kebal hukum, dan melaporkan kasus pidana tidak secara otomatis berarti mereka dikriminalisasi. Keadilan restoratif hanya cocok untuk kasus-kasus yang memenuhi persyaratan hukum, dilakukan secara sukarela, berdasarkan fakta yang cukup, mengakui adanya kerugian, dan tidak melibatkan kekerasan serius, pelecehan seksual, pelanggaran berulang, atau ketidakseimbangan kekuasaan yang membuat persetujuan tidak dapat diandalkan.