Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Rekonstruksi Konsep dan Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik dalam Perspektif Litigasi Kenegaraan untuk Menjamin Kepastian Hukum Mochamad Novel; Aliya Metta Wijaya; Cathabell Virginia Fernanda Widjaja; Shifa Rachmadani; Vincent Wong
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8603

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara berbasis elektronik yang memunculkan persoalan hukum baru terkait keabsahan, pembuktian, dan mekanisme pengujiannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian ini bertujuan merekonstruksi konsep Keputusan Tata Usaha Negara elektronik dalam perspektif litigasi kenegaraan guna menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan belum sepenuhnya diikuti dengan pembaruan norma hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan konsep legalitas, perluasan definisi keputusan administrasi, serta penyesuaian mekanisme pembuktian elektronik dalam hukum acara PTUN. Kajian ini berkontribusi bagi pengembangan hukum administrasi digital di Indonesia, khususnya dalam mendorong pembaruan legislasi yang responsif terhadap dinamika teknologi informasi.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Anggaran: Kajian Atas Prinsip Checks and Balance Cathabell Virginia Fernanda Widjaja; Aliya Metta Wijaya; Shifa Rachmadani; Moody Rizqy Syailendra Putra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7451

Abstract

Politik anggaran memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut pengelolaan keuangan negara serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Akan tetapi, praktik politik anggaran sering menghadapi kendala, seperti dominasi eksekutif, tarik-menarik kepentingan legislatif, dan lemahnya prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik politik anggaran. Fokus penelitian diarahkan pada pembatasan kewenangan teknis DPR, kewajiban negara dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan, serta perubahan pola perundingan politik. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis putusan MK, antara lain Putusan No. 35/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 011/PUU-III/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK berimplikasi signifikan, khususnya dalam mempertegas pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif, memperkuat kewajiban negara terhadap hak-hak konstitusional warga, serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, MK juga memperkuat prinsip checks and balances dalam hubungan antarlembaga negara maupun antara negara dengan warga negara. Namun, masih terdapat tantangan berupa risiko judicialisasi politik anggaran dan keterbatasan dalam implementasi putusan. Kesimpulannya, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas politik anggaran di Indonesia.