Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Ragam Pengabdian
Shifa Rachmadani
Universitas Tarumanagara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Konsep dan Legalitas Keputusan Tata Usaha Negara Elektronik dalam Perspektif Litigasi Kenegaraan untuk Menjamin Kepastian Hukum Mochamad Novel; Aliya Metta Wijaya; Cathabell Virginia Fernanda Widjaja; Shifa Rachmadani; Vincent Wong
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8603

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melahirkan Keputusan Tata Usaha Negara berbasis elektronik yang memunculkan persoalan hukum baru terkait keabsahan, pembuktian, dan mekanisme pengujiannya di Peradilan Tata Usaha Negara. Kajian ini bertujuan merekonstruksi konsep Keputusan Tata Usaha Negara elektronik dalam perspektif litigasi kenegaraan guna menjamin kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan belum sepenuhnya diikuti dengan pembaruan norma hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan konsep legalitas, perluasan definisi keputusan administrasi, serta penyesuaian mekanisme pembuktian elektronik dalam hukum acara PTUN. Kajian ini berkontribusi bagi pengembangan hukum administrasi digital di Indonesia, khususnya dalam mendorong pembaruan legislasi yang responsif terhadap dinamika teknologi informasi.
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Anggaran: Kajian Atas Prinsip Checks and Balance Cathabell Virginia Fernanda Widjaja; Aliya Metta Wijaya; Shifa Rachmadani; Moody Rizqy Syailendra Putra
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7451

Abstract

Politik anggaran memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut pengelolaan keuangan negara serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Akan tetapi, praktik politik anggaran sering menghadapi kendala, seperti dominasi eksekutif, tarik-menarik kepentingan legislatif, dan lemahnya prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik politik anggaran. Fokus penelitian diarahkan pada pembatasan kewenangan teknis DPR, kewajiban negara dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan, serta perubahan pola perundingan politik. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis putusan MK, antara lain Putusan No. 35/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 011/PUU-III/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK berimplikasi signifikan, khususnya dalam mempertegas pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif, memperkuat kewajiban negara terhadap hak-hak konstitusional warga, serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, MK juga memperkuat prinsip checks and balances dalam hubungan antarlembaga negara maupun antara negara dengan warga negara. Namun, masih terdapat tantangan berupa risiko judicialisasi politik anggaran dan keterbatasan dalam implementasi putusan. Kesimpulannya, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas politik anggaran di Indonesia.
Paradoks Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia: Tinjauan Filsafat Hukum Utilitarianisme Jeremy Bentham Shifa Rachmadani; Roro Juliana Rahmawati; Aliya Metta Wijaya; Cathabell Virginia Fernanda Widjaja; Yuwono Prianto
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2026): September-Desember Integrating Multidisciplinary Knowledge for Sustainable Comm
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/8h1vee51

Abstract

The death penalty is an extreme form of punishment that remains part of Indonesia’s positive law and continues to generate debate from legal, moral, and human rights perspectives. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) reconstructs the death penalty as a special and alternative punishment with a 10-year probationary period. This study aims to analyze the dynamics and reconstruction of the death penalty following the enactment of the New Criminal Code and examine the 10-year probationary period from the perspective of Jeremy Bentham’s utilitarianism. This normative juridical study employs a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on Articles 98 to 101 of Law Number 1 of 2023 and the concepts of the principle of utility and felicific calculus. The findings show that the reconstruction of the death penalty provides opportunities for rehabilitation, prevents immediate execution, and considers the interests of society. However, the 10-year probationary period may also cause psychological suffering, legal uncertainty, and concerns regarding the objectivity of assessing prisoners’ behavior. Based on the felicific calculus, this policy reflects a paradox between protecting society and reducing the suffering of prisoners. Its effectiveness and legitimacy depend on legal certainty, objective assessment, and a balance between social benefits and the suffering imposed.
Co-Authors Aliya Metta Wijaya Cathabell Virginia Fernanda Widjaja Mochamad Novel Moody Rizqy Syailendra Putra Roro Juliana Rahmawati Vincent Wong Yuwono Prianto