Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Takzir as a Punishment in Islamic Criminal Law (Study of the Establishment of Punishment in Criminal Acts in Qanun) Usammah
Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Vol 1 No 2 (2019): Britain International of Humanities and Social Sciences, October
Publisher : Britain International for Academic Research (BIAR) Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/biohs.v1i2.38

Abstract

Formalizing the Shari'a of Islam both in the realm of social and social life, in the state and nation are not infrequently debated, both socio-political and religious debates. The debate is in addition to understanding the teachings of religion and its relationship with the nation-state, as well as understanding the existing legal system within the country, especially that the country embraces a positive legal system that is more influenced by western law. The notion of enforcement of Islamic criminal law can not necessarily be carried out properly without any legislation and the establishment of a material Islamic criminal law as a positive law in force. Also, Islamic criminal law is a public law requiring state power both in law making and in law enforcement. In relation to the legislation and the formation of the law (qanun syariat Islam), the most interesting thing is how to determine the shape of the finger and its uqubat both belonging to the category of hudud, qisas and takzir as part of the Islamic Shari'a law enforcement system
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL Usammah Usammah
Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe) Vol 1 No 1 (2017): JESKaPe Vol. 1 No. 1 January-June 2017
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.609 KB)

Abstract

In Indonesia, sharia arbitration was established in conjunction with the establishment of Bank Muamalat Indonesia (BMI) in 1992. The objective was to handle disputes between the customer and the first Sharia Bank. The Arbitration Institute is known as the Indonesian Arbitration Board of Muamalat (BAMUI) based on Decree No. Kep-392 / MUI / V / 1992. In 2003, several Banks or Sharia Business Units (UUSs) were born so that BAMUI was changed to the National Shariah Arbitration Board (Basyarnas). The amendment was based on Decree of MUI No. Kep-09 / MUI XII / 2003 dated December 24, 2003. However, the existence of Basyarnas can not simply be functioned. Must be underlined, the settlement through Basyarnas can be done if in the contract made a clause on the settlement of disputes through Arbriter.
KAJIAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KONSEP PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH Usammah Usammah
Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe) Vol 1 No 2 (2017): JESKaPe Vol. 1 No. 2 July-December 2017
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.905 KB)

Abstract

In the syariah bank system, customer funds are managed in the form of deposit or investment. The manner of deposit and investment is clearly different from the deposits in conventional banks, where deposits are an attempt to lend money. The concept of deposit fund means whenever the customer needs it then the sharia bank must be able to fulfill it. While the concept of investment is a business that bear the risk, it means that every opportunity to gain profit from the business undertaken, in which there is also the risk to accept losses, then between customers and banks share both the benefits and risks. The profit-sharing system makes the size of the profit received by customers following the size of the profits of Islamic banks. The greater the profit of sharia banks the more profit nasbahnya. Unlike conventional banks, the bank's profit is not shared with its customers. No matter how much the bank profits, then the customer is paid only a percentage of the funds he saved only.
Takzir sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam Usammah Usammah
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 2 (2019): Vol. 21, No. 2 (Agustus 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i2.12442

Abstract

Memformalisasikan syariat Islam baik dalam ranah kehidupan bermasyarakat dan sosial, dalam bernegara dan berbangsa tidak jarang terjadi perdebatan, baik perdebatan sosial-politik maupun keagamaan. Perdebatan itu di samping menyangkut memahami ajaran agama dan hubungannya dengan negara-bangsa, juga dalam memahami sistem hukum yang ada dalam negera, lebih-lebih bahwa negera menganut sistem hukum positif yang lebih banyak dipengaruhi oleh hukum barat. Gagasan pemberlakuan hukum pidana Islam tidak serta merta dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya legislasi dan pembentukan hukum pidana Islam materil sebagai hukum positif yang berlaku. Juga bahwa hukum pidana Islam adalah hukum publik yang membutuhkan kekuasaan negara baik dalam pembentukannya maupun dalam penegakannya. Dalam hubungannya dengan legislasi dan pembentukan hukum (qanun syariat Islam), maka hal yang sangat menarik adalah bagaimana menentukan bentuk jarimah dan uqubatnya baik yang termasuk dalam kategori hudud, qisas, dan takzir sebagai bagian dari sistem penegakan hukum syariat Islam. Takzir as a Punishment in Islamic Criminal Law The formalizing of Islamic Sharia Law both in the realm of social and community life and also in the state and national level. This issue is frequently debatable, both in socio-political as well as in religious matter. The debate is not only about understanding religious teachings and their relationship with the nation, but also about understanding the legal system applicable in the country, especially the country which apply a positive legal system that influenced by western law. The idea of enforcing Islamic Criminal Law cannot be carried out properly without the existence of legislation and the establishment of Islamic Criminal Law as a positive law that enforced. In addition, Islamic Criminal Law is a public law that requires state power both in its formation and in its enforcement. In relation to legislation and the formation of law (Qanun Sharia), the very interesting part is how to determine the form of rahmah and uqubat both are included in the hudud, qisas and takzir categories as part of the Islamic Sharia law enforcement system.
Analisis Penyebab dan Dampak Praktik Perkawinan Sirri di Kecamatan Samudera Teuku Azwar Ananda; Usammah
EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2025): June-September 2025
Publisher : Association of Islamic Education Managers (Permapendis) Indonesia, North Sumatra Province

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56832/edu.v5i2.1200

Abstract

Rendahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya pencatatan perkawinan menjadi persoalan serius di Kecamatan Samudera, di mana masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan sirri tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perempuan dan anak, seperti kesulitan memperoleh akta nikah dan akta kelahiran, serta lemahnya perlindungan hak-hak mereka dalam aspek hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan sirri di Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, dengan menyoroti penyebab, dampak, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, KUA Kecamatan Samudera, serta pelaku perkawinan sirri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perkawinan sirri antara lain adalah kendala administratif, seperti tidak adanya akta cerai dari pernikahan sebelumnya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan secara hukum, serta alasan ekonomi dan sosial lainnya. Dampaknya mencakup tidak terlindunginya hak-hak perempuan dan anak, kesulitan mengurus dokumen resmi, dan ketidakjelasan status hukum keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyederhanaan akses pencatatan perkawinan resmi, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi praktik perkawinan sirri dan melindungi hak-hak hukum pihak-pihak yang terlibat.
Reposisi Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif: Kajian Penerapan Hukuman Mati Terhadap Kejahatan Tertentu Usammah Usammah
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 1 No 2 (2023): Siyasah wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v1i2.6

Abstract

Diskursus mengenai penerapan dan penetapan hukuman mati masih belum menemukan titik temu. Hukuman mati merupakan pidana yang paling berat dalam sistem pemidanaan. Meskipun demikian, hukuman mati banyak diterapkan dalam hukum pidana di berbagai negara, dengan berbagai cara eksekusi, mulai dari pancung, gantung, suntikan mati, hingga tembak mati. Di Indonesia, hukuman mati sebelumnya diterapkan dengan cara digantung dan dipancung. Namun, berdasarkan Undang-undang No. 2 Pnps Tahun 1964, tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur, dimulai dari penetapan kejaksaan tinggi hingga eksekusi yang dilakukan di tempat yang tersembunyi dari masyarakat. Perdebatan mengenai hukuman mati sudah ada sejak dimuatnya ketentuan pidana dalam KUHP Hindia Belanda dan terus berlanjut hingga kini. Beberapa alasan dipertahankannya hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera yang luar biasa bagi pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu: (i) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (ii) memastikan keadilan ditegakkan dan pelaku dihukum, dan (iii) mencegah pelaku mengulangi kejahatan. Oleh karena itu, hukuman mati masih dianggap perlu sebagai upaya menakut-nakuti penjahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif dan preskriptif, dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan akan hukuman mati secara normatif terasa lebih diperlukan, mengingat hukuman penjara yang tidak efektif dalam menekan angka kejahatan. Penjara kadang dianggap sebagai "sekolah tinggi kejahatan." Perspektif HAM tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan hukuman mati, meskipun menghilangkan nyawa adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar HAM. Namun, prinsip dasar HAM juga mengatur hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan menjamin hak-hak dasar lainnya yang harus dilindungi oleh negara.
Tindak Pidana Perzinaan sebagai Delik Aduan: Perbandingan Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah Usammah Usammah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 11 No 2 (2026): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v11i2.13119

Abstract

This study aims to examine the regulation of adultery as a complaint-based offence under Indonesian criminal law and to compare it with the concept of jarīmah hudūd in Fiqh Jinayah, with particular reference to Article 284 of the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) and its reformulation under Article 411 of Law Number 1 of 2023. This research employs a qualitative library research design using a normative legal approach through the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Primary legal materials consist of statutory regulations, the Qur'an, Hadith, and ijmā', while secondary legal materials include scholarly books and peer-reviewed journal articles. The collected data were analysed using descriptive-analytical methods supported by content analysis. The findings reveal that Indonesian criminal law classifies adultery as a complaint-based offence aimed at safeguarding marital institutions and individual privacy, whereas Fiqh Jinayah categorises adultery as a jarīmah hudūd intended to preserve the objectives of maqāṣid al-sharī'ah through stringent evidentiary requirements. These normative differences substantially influence law enforcement mechanisms, evidentiary standards, sentencing philosophy, and the future direction of Indonesian criminal law reform in balancing legal certainty, human rights protection, and Islamic legal values.
PENGAMBILAN KEMBALI HARTA WASIAT OLEH AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Yusran Yusran; Munawar Khalil Munawar Khalil; Usammah Usammah
Jurnal Al-Nadhair Vol 5 No 01 (2026): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v5i01.193

Abstract

Gugatan sebagian ahli waris atas harta wasiat yang diberikan kepada ahli waris tertentu pasca meninggalnya pemberi wasiat, dari satu sisi merupakan tindakan merubah wasiat yang secara zahir dilarang dalam surat Al-Baqarah ayat 181, namun dari sisi lain ahli waris memang memiliki wewenang atas wasiat tersebut dan harus melewati persetujuan mereka. Berdasarkan keterangan ini penting kiranya terdapat suatu penelitian yang membahas dan menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan jenis data kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan ulama, syarat-syarat penerima wasiat tidak ada yang membatasi seorang ahli waris, karena syarat seseorang yang menerima wasiat adalah mu’ayyan (orang tersebut sudah ditentukan), bukan untuk maksiat dan terdapat kemungkinan bisa memiliki. Maka dengan meninjau tiga syarat ini tentu ahli waris juga termasuk orang-orang yang sah menerima wasiat. Tindakan sebagian ahli waris yang mengambil kembali harta wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris lain dapat diperbolehkan dalam fiqh Syafi’iyyah dengan dua alasan, yaitu wasiat tersebut tidak disetujui oleh ahli waris lain atau wasiat itu melebihi dari 1/3 harta dan tidak diizinkan oleh ahli waris lain
Nikah Siri in Indonesian Legal Thought: Analysis of Prohibition and Criminal Sanctions Usammah Abdul Hamid; Chaliddin Chaliddin
Siyasah Wa Qanuniyah Vol 3 No 2 (2025): Siyasah Wa Qanuniyah
Publisher : Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61842/swq/v3i2.47

Abstract

In modern legal thought, the relationship between Islam and politics is often debated, with some scholars arguing that Islam does not regulate politics, while others view it as a comprehensive religion that encompasses the formation of the state and its political apparatus, with supreme power originating from God. This study aims to analyze Abdul Wahhāb Khallāf’s perspective on Islamic politics and its application within Indonesia’s democratic system, employing a library research method and a descriptive-analytical qualitative approach, drawing on Khallāf’s main work, As-Siyāsah As-Syar’iyyah Fī Syu’ūn Ad-Dustūriyyah Wa Al-Khārijiyyah Wa Al-Māliyah. The findings show that Khallāf sees a symbiotic relationship between Islam and politics, with his leadership theory emphasizing justice, public participation, and the protection of individual rights, which aligns with the principles of democracy in Indonesia. Khallāf’s thinking also supports a balanced distribution of power among the executive, legislative, and judicial branches, in accordance with the principles of checks and balances in a democratic system. Thus, this study concludes that Abdul Wahhāb Khallāf’s ideas can provide significant contributions to strengthening Indonesia’s democratic system, provided they are applied with contextual interpretation and responsiveness to changing times.
Optimalisasi Sumber Daya Alam Lokal melalui Inovasi Keripik Batang Pisang untuk Penguatan UMKM Perempuan di Desa Matang Baloy Muktar Isnan Hasibuan; Usammah Usammah; Khayranil Ula; Nadia Saputri; Mauliza Mauliza; Uswatun Hasanah; Muhammad Masardi Wardhana; Wilda Ismaira; Nurtasyha Nurtasyha; Muzizah Fitri; Supratman Supratman; Siti Ramna; Dedek Vasliana; Putri Nabila
Ibrah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): Ibrah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Lhokseumawe

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/ibrah.v4i2.5914

Abstract

Limited economic diversification in rural communities often results not from the absence of natural resources, but from insufficient community capacity to transform local potential into products with economic value. This community service program aims to optimize the natural resources of Matang Baloy Village through the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) based on banana stem chip innovation as an effort to empower rural women. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach, actively involving the community—particularly groups of housewives—throughout the stages of problem identification, program planning, action implementation, and activity evaluation. Data were collected through participatory observation, focus group discussions, and continuous mentoring during the training and production processes. The results indicate an improvement in community knowledge and skills in processing banana stems into marketable food products, along with the growing readiness of women’s groups to develop home-based enterprises. Beyond generating product innovation, the program also encouraged positive changes in community attitudes toward the utilization of local natural resources that had previously been underused. The PAR approach played a crucial role in bridging the gap between natural resource potential and community capacity, while strengthening women’s roles as key economic actors at the village level. The conceptual model of PAR–natural resources–MSMEs–women’s empowerment developed in this program demonstrates that innovation based on local potential can serve as a sustainable empowerment instrument when supported by participatory processes.